DPR soal Risma Ditekan Terkait Bansos: Kita Paham dari Dulu

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Maman Imanul Haq berkomentar terkait pihak yang menekan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Risma mendapat tekanan karena menghapus 20 juta data ganda penerima bansos Covid-19.

Menurut Maman, selama ini program bantuan di Kementerian Sosial selalu menjadi kepentingan pihak tertentu, bahan hingga menjadi rahasia umum.

"Ketika dia (Risma) mengatakan bahwa ini kalo dibuka ada tekanan, kita paham bahwa dari dulu apapun program-program yang ada di Kemensos selalu dijadikan kepentingan pihak-pihak tertentu," kata Maman saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jum'at (4/6).

Maman menyebut pihak yang berkepentingan tersebut bisa saja himpunan bank milik negara (Himbara) yang menerima penyaluran dana bansos.

Menurutnya, meskipun data penerima itu fiktif atau tidak ada, uangnya bisa disimpan oleh bank-bank tersebut untuk digunakan terlebih dahulu.

"Bisa juga dia berupa Himbara, himpunan bank negara yang menerima penyaluran bansos. Itu punya kepentingan untuk, walaupun orangnya (yang disalurkan) enggak ada, tapi duitnya kan lumayan bisa mereka simpan, bisa dipakai dulu," terang Maman.

Menurut Maman, jika 21 juta data ganda penerima bansos tersebut terbukti dan selama ini terdapat penyaluran bantuan terhadap nama-nama dalam data-data itu, justru negara mengalami kerugian. Sebab, dana yang disalurkan tidak tepat.

Ia pun menyatakan DPR akan memanggil Himbara penyalur bansos dan Mensos Tri Rismaharini.

Pihaknya akan mengusut peran Himbara dalam penyaluran bantuan serta keabsahan data, serta ketersampaian bansos.

"Jadi jangan sampai dalam kekisruhan data, dia diam juga mengambil manfaat," tegas Maman.

Maman menyebut mereka yang berkepentingan itu telah menjadi rahasia umum, terutama pada tahun-tahun politik.

"Ya, kalo kita sebut begitu banyak. Semua pihak berkepentingan, apalagi di tahun-tahun politik dan sebagainya. Itu kan sudah menjadi rahasia umum," ujarnya.

Meski demikian, kata Maman, pihak yang berkepentingan tersebut akan terlihat dalam rapat Komisi VIII yang rencananya digelar 11 Juni mendatang.

Sebelumnya, Himbara juga disebut-sebut dalam rapat kerja Kemensos dengan Komisi VIII DPR RI, di Senayan, Kamis (4/6).

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto sempat membahas kejelasan 21 juta data ganda. Dia mempertanyakan apakah selama ini Himbara bermasalah atau ada pihak lain yang bermain menyalurkan bantuan Kemensos.

"Ini yang mau kita usut dan DPR tidak mau dikatakan kongkalikong, Bu, kita enggak ada sama sekali dan enggak paham," tambahnya.

CNNIndoensia.com telah menghubungi Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan Kementerian Sosial Herman Koswara melalui aplikasi pesan pendek maupun telepon. Namun, Herman belum merespons.

Dalam Raker Komisi VIII DPR, Risma mengaku mendapat tekanan berkaitan dengan penghapusan 21 juta data ganda penerima bansos. Risma mengaku baru berani menyampaikan soal penghapusan data itu setelah berbincang dengan Presiden Joko Widodo.

"Terus terang, Pak, data ini, banyak sekali tekanan, saya harus jelaskan," kata Risma.

Yandri lantas menanyakan siapa pihak yang menekan Risma. Namun, Risma enggan menjawab. "Ada, Pak. Mohon maaf," kata Risma.