Nadiem Tetapkan Megawati Resmi Bergelar Profesor Kehormatan

Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri resmi diberikan gelar profesor kehormatan dengan status guru besar tidak tetap oleh Universitas Pertahanan (Unhan). Acara pemberian dilakukan dihelat di kampus Unhan, Sentul, Bogor, Jumat (11/6).

Pemberian gelar untuk Megawati ditetapkan lewat Keputusan Mendikbudristek RI Nadiem Anwar Makarim Nomor 332371/mpk.a/kp.05.00/2021.

"Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021 diangkat dalam jabatan profesor dalam ilmu kepemimpinn strategi. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2021 Mendikbudristek RI Nadiem Anwar Makarim," tutur Sekretaris senat akademik Unhan.

Saat menghadiri acara pemberian gelar, Megawati didampingi Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Selain itu, dia juga didampingi tiga anaknya yakni Mohammad Rizki Pratama, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.

Di kesempatan itu, Ketua senat akademik Unhan Laksamana Madya Amarullah Octavian mengatakan bahwa Megawati adalah putri bangsa yang telah membuktikan keberhasilannya sebagai wakil presiden RI tahun 1999-2002 dan presiden tahun 2002-2004

Di masa kepemimipinannya, Amarullah mengatakan Megawati berhasil mengatasi berbagai konflik multidimensi yang terjadi di Indonesia pascareformasi 1998. Megawati, lanjutnya, juga mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang kuat.

"Di kalangan pemimpin dunia belum ada seorang wanita dapat menjabat berturut-turut sebagai wakil presiden dan presiden .Sejarah dunia juga mencatat tak banyak seorang presiden putri dari seorang presiden sebelumnya," ujarnya. 

Rektor Unhan RI Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian mengatakan bahwa pihaknya memberi gelar profesor kehormatan tak terlepas dari kepemimpinan Megawati saat menjabat presiden Indonesia 2001-2004 lalu. Megawati, kata dia, berhasil menghadapi konflik dan krisis multi dimensi di era pemerintahannya.

"Unhan RI mencatat keberhasilan Megawati saat di pemerintahan dalam menuntaskan konflik sosial seperti penyelesaian konflik Ambon, penyelesaian konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca bom Bali, dan penanganan permasalahan TKI di Malaysia," kata dia.