Kesadaran Patuhi Prokes Penting Tekan Laju Penularan Covid-19

Perlu pendekatan secara pentahelix, yaitu melibatkan unsur pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan masyarakat dalam mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Selain itu, kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan juga berperan penting dalam menekan laju penularan.

Satgas Penanganan Covid-19 menekankan prinsip 3K (Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi) dengan pemerintah dan Satgas Penanganan Covid-19 di daerah serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Demi menekan laju peningkatan Covid-19, pemerintah juga kembali meningkatkan operasi yustisi untuk mengawasi penegakan protokol kesehatan dan pembatasan mobilitas masyarakat.

Jumlah testing dan tracing juga terus ditingkatkan serta mengoptimalkan peran pos komando (posko) desa/kelurahan untuk memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro.

Mohammad Idris, Wali Kota Depok menyampaikan di wilayahnya telah dibuat sejumlah peraturan untuk menangani Covid-19. Ada 13 Peraturan Wali Kota, 43 Surat Keputusan, 8 Surat Edaran, dan 4 Instruksi Wali Kota.

"Kita juga membentuk Kampung Siaga berbasis RW yang kita beri stimulus dana 3 juta rupiah supaya mereka bergerak mencegah penularan Covid-19 di hulu," terangnya dalam Dialog Produktif KPCPEN yang ditayangkan di FMB9ID_IKP, Kamis (17/6).

Pemerintah Kota Depok juga menstimulasi tingkat Kecamatan dan Lurah untuk menangani Covid-19. Selain itu, kerja sama dengan TNI juga efektif dalam menekan mobilitas warga di tingkat kelurahan.

Pendekatan masyarakat dilakukan dengan cara-cara persuasif dengan menempatkan masyarakat sebagai subjeknya. "Pembimbing rohani di masa Covid-19 ini kami minta menggerakkan masyarakat dengan cara menyisipkan pesan protokol kesehatan dalam ceramah agama," tambah M. Idris.

(Dok. KPC PEN).

Kendati begitu, diakui oleh M. Idris, kesadaran warga Depok masih rendah dan perlu terus diingatkan agar tidak lalai menjalankan protokol kesehatan.

"Apalagi RT-RT yang masuk zona hijau karena tidak ada kasus merasa aman," ungkapnya.

Sonny B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 menyebut lonjakan kasus Covid-19 belakangan ini karena libur panjang yang diiringi laju perjalanan penduduk yang masif.

Dia menambahkan, ketika mobilitas meningkat namun kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan justru rendah.

"Inilah pemicu utama meningkatnya kasus. Kita sebenarnya pernah berhasil menurunkan kasus pada Februari 2021, dari 176.500 lebih menjadi 87,662 kasus aktif karena kepatuhan protokol kesehatan naik dan mobilitas penduduk turun," ujar Sonny.

Menurut Sonny, Satgas saat ini mempertimbangkan agar tidak lagi ada libur panjang. Selain itu Satgas juga tengah mendorong kepatuhan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya klaster kantor.

"Harus ada upaya keras kita bersama agar tidak terjadi kerumunan. Memakai masker jadi kewajiban. Kemudian ada pembatasan mobilitas dan aktivitas. Karenanya, di zona merah, bekerja di kantor itu dibatasi hanya sampai 25 persen," ungkapnya lebih lanjut.

Dari sisi tenaga kesehatan, dr. Tirta menyarankan agar pemerintah mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Jadi menurutnya, edukasi bukan lagi dari dokter melainkan dari kader-kader kesehatan di setiap posyandu.

"Kader-kader ini harus kita tingkatkan untuk mengedukasi kesadaran masyarakat mengenai penyakit menular seperti Covid-19 ini," kata dia menyarankan.

Sementara klarifikasi hoaks terkait penanganan Covid-19 dan vaksinasi, menurut dr. Tirta, juga perlu dipercepat lagi. Selama ini kebanyakan yang mengklarifikasi biasanya para tenaga kesehatan juga.

"Saat ini sedang kita usulkan agar hoaks-hoaks ini bisa diklarifikasi dengan segera," ungkapnya.

Lebih lanjut dr. Tirta juga mengimbau masyarakat jangan lengah. Meski sudah divaksinasi, tetap menjaga protokol kesehatan.

"Jadi kami mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari perjalanan, apalagi bulan depan juga akan ada momen Idul Adha. Jadi kita fokus mencegah agar peningkatan ini tidak terulang kembali di bulan depan," pungkasnya.