Panitia Respons Keresahan Busyro soal Muktamar Muhammadiyah

Anggota Panitia Pemilihan (Panlih) Muktamar Muhammadiyah ke-48, Dzul Fikar Ahmad menyatakan pihaknya telah menerapkan standar administrasi, moral, dan etik yang tinggi untuk bakal calon pimpinan Muhammadiyah mendatang.

Pernyataan Fikar menjawab Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas yang sebelumnya mengungkapkan kekhawatiran terkait kemungkinan Muktamar Muhammadiyah akan disusupi atau diintervensi pemerintah.

Menurut Fikar, kekhawatiran Busyro tak beralasan dan kurang bijak. Ia menilai pernyataan itu justru dapat menimbulkan keresahan sebab keluar dari internal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang juga tercatat sebagai bakal calon PP Muhammadiyah.

"Sangat tidak bijak pernyataan tersebut keluar dari seseorang yang dari internal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang juga tercatat sebagai Bakal Calon PP Muhammadiyah," ujar Fikar kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/6).

Sekretaris Jenderal PP Pemuda Muhammadiyah itu mengatakan, hingga saat ini tidak pernah ada kepemimpinan Muhammadiyah hasil rekayasa pemerintah.

Pernyataan Fikar merujuk pada dua alasan. Pertama secara etik, para pemilih Muhammadiyah memiliki tanggung jawab moril yang tinggi. Kedua secara aturan, proses pemilihan di Muhammadiyah tidak menganut pemilihan langsung, melainkan dengan Tim Formatur yang prosesnya dipilih sebanyak 3 kali tahapan.

Dia menjelaskan, pemilihan pimpinan dimulai dengan memilih 39 bakal calon yang dipilih di Tanwir. Dari jumlah itu kemudian disaring di forum Muktamar menjadi 13 orang. Ke 13 orang itu kemudian memilih ketua umum untuk masa kepemimpinan 5 tahun.

Selain itu, kata Fikar, pemilih di Muktamar Muhammadiyah juga melalui tahapan yang tidak sederhana. Mereka yang dapat memilih merupakan perwakilan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang harus diputuskan melalui forum permusyawaratan bernama Musyawarah Pimpinan.

"Sejarah telah mencatat tidak pernah ada kepemimpinan Muhammadiyah yang merupakan hasil rekayasa Pemerintah," katanya.

Dalam sebuah diskusi mendesak penguatan KPK, Busyro sebelumnya mengaku mendapat informasi intervensi pemerintah dalam Kongres Kadin. Oleh karena itu, katanya, bukan tidak mungkin hal serupa juga akan terjadi pada Muhammadiyah.

"Tidak mustahil Muktamar Muhammadiyah yang akan datang pun juga sedang dalam proses untuk direkayasa, tidak mustahil karena sebelumnya juga sudah terjadi di organisasi lain," kata Busyro, Sabtu (19/6).