PKS Respons Temuan BPK: Indonesia Kini Terjebak Utang

CNN Indonesia | Jumat, 25/06/2021 00:13 WIB
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui semakin khawatir atas kondisi Indonesia yang sedang terjebak utang saat ini. Ilustrasi utang Indonesia. (CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi)
Jakarta, CNN Indonesia --

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengakui bahwa Indonesia sedang terjebak utang saat ini. Menurutnya, situasi ini terjadi karena utang tumbuh lebih tinggi dibandingkan penerimaan negara atau pertumbuhan ekonomi.

Pernyataan itu disampaikan Anis merespons pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengaku khawatir pemerintah Indonesia tidak bisa membayar utang.

Pasalnya rasio utang Indonesia terhadap penerimaan sudah tembus 369 persen atau jauh di atas rekomendasi International Debt Relief (IDR) sebesar 92-176 persen dan rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 90-150 persen.


"Yang terjadi saat ini, utang tumbuh lebih tinggi baik dibandingkan terhadap penerimaan negara maupun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga Indonesia semakin terjebak dalam utang," kata Anis kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/6).

Dia menilai, pernyataan BPK tersebut perlu dikaji lebih mendalam. Menurutnya, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) harus benar-benar mencerminkan kondisi yang nyata.

"Selama ini perhitungan tersebut hanya hutang pemerintah pusat terhadap PDB, sedangkan utang BUMN itu tidak dimasukan. Praktek di negara-negara lain utang BUMN termasuk dalam kalkulasi rasio tersebut," kata dia.

Sejalan dengan itu, lanjutnya, hitungan rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB juga perlu diklarifikasi apakah sudah sesuai dengan hitungan di negara lain.

Menurutnya, tidak masuknya utang BUMN menyebabkan rasio di Indonesia menjadi cukup rendah.

Sebelumnya, BPK mengaku khawatir pemerintah Indonesia tidak bisa membayar utang. Pasalnya, rasio utang Indonesia terhadap penerimaan sudah tembus 369 persen atau jauh di atas rekomendasi IDR sebesar 92-176 persen dan rekomendasi IMF sebesar 90-150 persen.

"Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara yang memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar," tulis BPK dalam ringkasan eksekutif LHP LKPP 2020 dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (23/6).

(mts/DAL)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK