Koalisi Bela BEM UI: Kampus Kerdilkan Kebebasan Sipil

CNN Indonesia | Senin, 28/06/2021 07:42 WIB
Koalisi sipil menilai upaya pemanggilan kampus terhadap BEM UI pasca unggahan kritik terhadap Jokowi merupakan bentuk pemberangusan kebebasan sipil Universitas Indonesia. (Antara Foto/Indrianto Eko Suwarso)
Jakarta, CNN Indonesia --

Perkumpulan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah kampus dan organisasi masyarakat sipil menyerukan kecaman terhadap upaya Universitas Indonesia (UI) memanggil perwakilan BEM UI karena membuat poster yang mengkritik Presiden Joko Widodo.

Pihak kampus UI, menurut koalisi, telah mengkerdilkan kebebasan sipil.

"Dengan adanya surat pemanggilan oleh birokrat UI mengindikasikan bahwa hari ini kebebasan sipil semakin dikerdilkan oleh negara dengan sistematis.," tulis pernyataan solidaritas tersebut, Senin (28/6).


Pernyataan solidaritas tersebut disampaikan oleh 44 BEM dan organisasi masyarakat sipil, yang di antaranya termasuk Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Greenpeace Indonesia, dan Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin membenarkan pernyataan solidaritas tersebut.

"Kami memberikan dukungan dan solidaritas kepada BEM UI atas kritiknya kepada Presiden Jokowi," kata Asep kepada CNNIndonesia.com.

CNNIndonesia.com telah meminta konfirmasi Ketua Aliansi BEM Nofrian Fadhil Akbar terkait pernyataan tersebut, namun yang bersangkutan belum bisa dihubungi hingga berita ini ditulis.

Kelompok BEM dan masyarakat sipil menilai konten yang dipublikasikan BEM UI sesuai dengan kondisi kebebasan sipil dan berpendapat di Tanah Air saat ini.

Mereka menilai kebebasan sipil diberangus melalui represifitas aparat terhadap massa aksi, kebebasan berpendapat dibungkam melalui pasal karet UU ITE, pelemahan KPK terjadi secara sistematis, dan ada intervensi presiden terhadap supremasi hukum.

"Sedangkan presiden berkata sebaliknya dengan realitas yang terjadi," sambung pernyataan itu.

Dengan adanya tindakan yang diterima perwakilan BEM UI atas kritik yang disampaikan, negara dinilai telah abai dalam menjalani mandat UUD 1945 Pasal 28 dan Pasal 7 yang menyatakan negara wajib dan bertanggung jawab atas penyampaian pendapat, termasuk melalui tulisan.

Berkaca pada insiden tersebut, kelompok BEM dan masyarakat sipil mengecem dan mendesak pemerintah menjamin kebebasan berpendapat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Mereka juga mendesak birokrat UI menjamin kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh mahasiswa UI dan mengajak seluruh elemen masyarakat bersolidaritas mengawal kasus kebebasan berpendapat BEM UI.

Sebelumnya, BEM UI mengunggah poster dan pernyataan berisi kritik terhadap Jokowi di media sosial. Dalam poster tersebut, BEM UI menjuluki Jokowi dengan sebutan The King of Lip Service atau Raja Pembual.

Julukan itu diberikan karena BEM UI menilai Jokowi sering mengobral janji manis yang kerap tidak direalisasikan. Mulai dari perkara kebebasan berdemokrasi, revisi UU ITE, penguatan KPK dan lain-lain.

Buntutnya, sejumlah pengurus BEM UI dipanggil oleh Direktur Kemahasiswaan UI Tito Latif Indra untuk dimintai keterangan terkait unggahan tersebut.

"Saya tadi mengikuti pertemuan tersebut bersama wakil saya, bersama ketua DPM dan wakil ketua DPM. Pihak UI meminta keterangan dari kami, mengapa posting itu, tujuannya apa, dan kami jelas juga di situ," kata Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra, Minggu (27/6).

Sementara, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman sempat mencuit terkait mahasiswa UI di akun Twitternya. Ia menyatakan pihak kampus harus bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswanya. Dia tidak menjelaskan jika cuitan itu berkaitan dengan kritik yang dibuat BEM UI.

(fey/ugo)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK