Covid di DIY, Muhammadiyah Desak Sultan Ambil Langkah Darurat

Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X mengambil langkah darurat guna menanggulangi penyebaran virus Corona.

Wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) sekaligus Pengarah MMMC DIY, Arif Jamali Muis menyebut perkembangan kasus penularan Covid-19 di DIY kian mengkhawatirkan.

Berkaca data Dinas Kesehatan DIY per 27 Juni 2021, tercatat penambahan sebanyak 830 kasus, membuat total akumulasi kasus aktif sebesar 15,41 persen atau sebanyak 8.917 kasus. Positivity rate di DIY mencapai 25,46 persen serta tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) menembus 85,37 persen.

"Kami menilai perlu diambil kebijakan pembatasan sosial berskala DIY yang lebih ketat untuk menekan/menurunkan potensi penularan," kata Arif dalam keterangan resmi 'MCCC DIY: Tarik Rem Darurat', Senin (28/6).

MCCC DIY meminta kepada Sultan untuk menekan mobilitas pekerja dengan mengoptimalkan skema kerja dari rumah (work from home) bagi seluruh ASN DIY dan pekerja sektor formal lain selama 1-2 pekan ke depan.

"Kecuali di sektor-sektor vital," lanjutnya.

MCCC turut mengusulkan penghentian dan penundaan semua kegiatan yang berpotensi memunculkan kerumunan, tanpa terkecuali. Termasuk di dalamnya aktivitas pariwisata, sekolah tatap muka, ritual keagamaan, dan acara sosial. Setidaknya sampai penularan bisa terkendali.

"Kemudian menggelorakan solidaritas dan modal sosial masyarakat, di antaranya aktivasi satgas RT/RW/Dukuh/Desa, disertai sikap sembodo (tanggung jawab) dari pemerintah dengan tutur atau pelatihan taktis, motivasi, pendampingan satgas komunitas oleh Pemdes/Pemkab dan Pemprov, uwur atau memberi sumber daya pada komunitas, serta sembur yaitu dengan doa, kebijakan yang kredibel, konsisten, bisa dipercaya," paparnya.

Arif juga meminta kepada Sultan untuk memberikan jaminan bagi relawan dan pekerja medis dalam bentuk pemenuhan hak-hak secara tepat waktu. Serta jaminan ketersediaan kebutuhan respons medis berupa alat pelindung diri (APD) sesuai standar, obat-obatan, juga oksigen medis yang belakangan ini pemakaiannya naik drastis.

Program vaksinasi, diharapkan pihaknya, terselenggara secara lebih masif, merata, dan berkeadilan dengan melibatkan lebih banyak sumber daya dan modal sosial yang dimiliki DIY. Puskesmas, Polindes, Bidan Desa serta sumber daya medis di perguruan tinggi dimobilisasi guna akselerasi vaksinasi.

"Kelompok-kelompok rentan seperti difabel, pekerja sektor informal, perlu mendapat afirmasi sebagai kelompok sasaran vaksinasi di DIY," sebutnya.

Lebih jauh, pihaknya meminta Sultan mengajak berbagai elemen masyarakat, termasuk para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk bergerak bersama, berkolaborasi memberikan edukasi, komunikasi risiko yang tepat, sahih, dan argumentatif bagi warga.

"Itu semua agar terbangun kesadaran bersama untuk mitigasi yang lebih baik dan solid, melawan segala bentuk hoax dan pernyataan-pernyataan yang melemahkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini," ungkap Arif.

Sementara kepada pemerintah pusat, MCCC DIY meminta klaim dari rumah sakit atas penanganan medis yang sudah dilakukan dalam respon pandemi Covid-19 segera dicairkan. Baik untuk tahun 2020 maupun tahun 2021.

"Sumber daya berupa cash flow tersebut dibutuhkan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai Rumah Sakit Rujukan untuk pelayanan lebih lanjut," ujarnya.