336 Nakes Kota Bogor Positif Covid, Pemkot Cari Para Relawan

Sebanyak 336 tenaga kesehatan (nakes) di Kota Bogor, Jawa Barat terpapar virus corona (Covid-19). Mereka masih menjalani perawatan baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri.

Kondisi itu menyebabkan pemerintah kota Bogor membuka rekrutmen nakes dan relawan guna mengisi kekosongan posisi yang ada.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan 336 nakes itu berasal dari 21 Rumah Sakit di Kota Bogor. Beberapa di antaranya harus dirawat karena bergejala sedang-berat, sementara gejala ringan hingga OTG isolasi di rumah masing-masing dengan pengawasan.

"Sekarang di Kota Bogor daya tampung rumah sakit secara keseluruhan 950 tempat tidur. Nah, tapi kasus aktifnya 3 ribuan, jadi bisa bayangkan," kata Dedie saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (28/6).

Dedie menyebut saat ini tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di RS Kota Bogor mencapai 83 persen. Sementara untuk kapasitas Intensive Care Unit telah terisi 100 persen. Kondisi itu menurut Dedie menyebabkan penularan baru terjadi pada mobilitas warga yang kesusahan mendapatkan tempat tidur perawatan di RS.

Dedie melanjutkan, dari BOR RS yang hampir penuh itu, 51 di antaranya berasal dari pasien covid-19 non warga Kota Bogor. Mereka datang dari DKI Jakarta, Kota Depok, dan Kabupaten Bogor. Ia juga menambahkan tingkat kematian warga Kota Bogor yang terpapar covid-19 juga meningkat belakangan ini,.

"Tingkat kematian meningkat jelas, tapi saya belum dapat angkanya ya. Tapi bahkan beberapa kasus kematiannya di rumah, jadi isolasi mandiri dan tidak mendapat akses faskes, ditambah mungkin ada komorbid, jadi akhirnya meninggal di rumah," ungkapnya.

Dedie pun menilai sudah sewajarnya dilakukan pembatasan mobilitas yang lebih ketat. Ia menyebut Pemkot Bogor telah mengajukan penutupan akses kereta rel listrik (KRL) atau commuterline. Namun hal itu menurutnya susah diterapkan apabila tidak ada kesepakatan bersama satu wilayah aglomerasi Jabodetabek.

Ia pun menyebut saat ini Kota Bogor tengah mengetatkan aturan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, salah satunya ia menginstruksikan agar seluruh pekerja work from home (WFH) 100 persen.

"Ini kita harus melakukan langkah drastis dalam mencoba menekan jumlah paparan akibat mobilisasi massa yang sedang mencari akses terhadap faskes," pungkasnya.