Pemuda Muhammadiyah dan HMI Dukung Sikap BEM UI

CNN Indonesia
Selasa, 29 Jun 2021 14:42 WIB
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Sunanto mengkritik langkah Rektorat Universitas Indonesia (UI) yang memanggil pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI terkait pemberian julukan kepada Presiden Joko Widodo sebagai 'King of Lips Service'.

"Tak elok apabila di dunia akademik seperti demikian [pemanggilan pengurus BEM], seperti pengebirian ekspresi. Di dunia pendidikan, ekspresi itu bisa menemukan ilmu-ilmu baru," kata Sunanto kepada CNNIndonesia.com, Selasa (29/6).

Sunanto menilai tak semestinya Rektorat UI sampai memanggil para pengurus BEM UI terkait postingan tersebut. Ia menilai tindakan itu justru tergolong pembungkaman terhadap nalar kritis mahasiswa.

Sunanto turut menyinggung Presiden Joko Widodo selama ini tak keberatan untuk menerima kritik oleh siapa pun.

"Tidak linier dengan keinginan besar presiden. Dan itu berat kalau terus begitu. Itu akan berdampak ke pendidikan lain. Kalau sebesar UI aja udah begitu, gimana [kampus] yang lain?" kata dia.

Sunanto menilai kritik yang dilontarkan masyarakat kepada pemerintah justru bisa membangun. Meski demikian, ia juga memberikan catatan agar kritik harus dilontarkan dengan cara yang benar dan beradab.

"Tinggal persoalannya caranya itu bagaimana, modelnya seperti apa. Apakah dengan meme atau yang lain. Kritisisme kan sekarang cenderung berlebihan, kalau gak berlebihan silakan saja," kata dia.

Terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Raihan Ariatama menilai kritikan yang dilakukan oleh BEM UI harus dianggap sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi.

Raihan juga menegaskan bahwa kampus harus terlibat aktif dalam merawat demokrasi dengan terus mendorong kebebasan akademik.

"Kebebasan berpendapat adalah esensi dari demokrasi. Untuk itu, PB HMI senantiasa mendukung kritik dan kebebasan berpendapat sepanjang sesuai dengan koridor hukum dan etika kebangsaan," kata Raihan kepada wartawan, Selasa (29/6).

(rzr/ain)


KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK