Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar mengecam Rektorat Universitas Indonesia (UI) yang memanggil pengurus BEM UI buntut kritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai King of Lip Service.
"Pemanggilan ini mengonfirmasi bahwa birokrasi UI telah kehilangan independensi dan antikebebasan berekspresi. Kami sangat menyesalkan sikap kampus yang antidemokrasi seperti ini," kata Presiden BEM FH Unhas, Taufik Hidayat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (29/6).
Taufik menyebut langkah pihak UI memanggil mahasiswa yang kritis telah menciderai kebebasan berekspresi dan kampus sebagai institusi pendidikan yang seharusnya merawat nilai-nilai demokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini adalah kegagalan birokrasi di UI, hal ini harus dipertanggungjawabkan, rektor UI lebih baik mundur saja, karena telah gagal mengurus kampus sebagai intitusi pendidikan yang harus independen. Bebas dari pengaruh kekuasaan," ujarnya.
Terpisah, Ketua BEM Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Darmawan mengatakan kritik yang disampaikan BEM UI kepada Jokowi merupakan hal wajar. Menurutnya, mahasiswa sudah semestinya bersuara ketika Jokowi hanya bisa berjanji tanpa realisasi.
"Apa yang dilakukan BEM UI hari ini adalah sebuah langkah yang nyata di tengah krisis moral di bangsa ini," katanya.
Sejumlah pihak, mulai dari politisi, LSM, dan beberapa tokoh lainnya mendukung langkah BEM UI mengkritik dan menjuluki Jokowi sebagai The King of Lip Service. Meskipun ada juga yang mengkritik balik BEM UI usai kritik tersebut.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mendoakan seluruh anggota BEM UI bisa tamat kuliah. Pernyataan itu disampaikan merespons kritik BEM UI ke Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service.
Ngabalin menyesalkan cara BEM UI melabeli Jokowi dengan sebutan King of Lip Service. Ia berharap BEM UI bisa mengkritik dengan diksi dan frase yang lebih baik di masa mendatang.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memastikan tak ada sanksi yang diberikan UI kepada pengurus BEM UI terkait kritik terhadap Jokowi.
"Saya sudah mendapat klarifikasi dari teman-teman UI, menurut teman-teman tidak masalah kok. Tidak ada sanksi," kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Nizam kepada CNNIndonesia.com, Selasa (29/6).
(mir/fra)