Soal BEM UI, Anwar Abbas Minta Pemerintah Tak Alergi Kritik

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta pemerintah untuk tidak alergi terhadap kritik. Pernyataan itu ia sampaikan usai kritik dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Universitas Gajah Mada (BEM UGM) memicu kontroversi.

Anwar menilai kritik dari dua organisasi mahasiswa itu sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Dia mengingatkan hak mengemukakan pendapat di muka umum dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

"Pemerintah jangan alergi terhadap kritik karena negeri ini adalah negeri kita bersama. Oleh karena itu, sebagai bagian dari elemen bangsa, mereka sudah menyampaikan sikap dan pandangannya," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6).

Anwar berkata pemerintah justru harus mendengarkan dan memperhatikan kritik dari BEM UI dan BEM UGM.

Anwar menyarankan pemerintah membentuk badan yang khusus mendengar saran dan kritik rakyat. Dia menyebut badan itu perlu diisi oleh orang-orang independen agar kritik rakyat bisa disampaikan secara jernih.

"Saya punya usul agar dewan kerukunan nasional yang pernah dibentuk oleh Jokowi dalam periode pertama diaktifkan kembali sehingga seluruh bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah bisa dikanalisasi," ujarnya.

Sebelumnya, BEM UI menuai kontroversi usai mengunggah kritik kepada Presiden Jokowi. Mereka menyematkan julukan king of lip service kepada Jokowi.

Mereka menilai pernyataan Jokowi tidak selaras dengan kebijakannya sendiri. BEM UI meminta Jokowi berhenti membual kepada rakyat.

Usai publik dihebohkan konten BEM UI, BEM UGM juga menayangkan kritik di akun-akun media sosial mereka. BEM UGM menyematkan julukan Bapak Presiden Orde (Paling) Baru.

Presiden Jokowi menanggapi kritik dari dua organisasi itu hari ini. Menurutnya, ia telah terbiasa menerima kritik sejak lama. Jokowi meminta pihak kampus tak menghalangi para mahasiswa menyampaikan kritik.

"Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi, kritik ini ya boleh-boleh saja," ucap Jokowi, disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (29/6).