Gusdurian menyebut faskes untuk covid-19 mulai ambruk. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Jakarta, CNN Indonesia --
Jaringan Gusdurian menyatakan bahwa kondisi fasilitas kesehatan yang menangani pandemi Covid-19 sudah nyaris ambruk pada saat ini. Bahkan, banyak rumah sakit dalam keadaan yang kewalahan.
"Saat ini fasilitas kesehatan nyaris ambruk. Banyak rumah sakit kewalahan," kata Jaringan Gusdurian lewat akun Twitter mereka, @GUSDURians, Kamis (1/7).
Berangkat dari itu, Jaringan Gusdurian berharap pemangku kebijakan bisa mempertimbangkan nyawa manusia dalam setiap keputusan serta kebijakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berusaha menyelamatkan satu nyawa sama dengan berusaha menyelamatkan seluruhnya," cuit Jaringan Gusdurian.
Lebih lanjut, mereka menyampaikan bahwa salah satu cara untuk menekan laju penularan Covid-19 ialah dengan tidak berkerumun, termasuk dengan mengalihkan forum ke daring atau menundanya sampai kondisi benar-benar aman.
Jaringan Gusdurian pun memberikan apresiasi kepada organisasi, komunitas, lembaga, dan perkumpulan lain yang dengan legawa telah membantu memulihkan kondisi bangsa dengan tidak menyelenggarakan pertemuan-pertemuan tatap muka.
"Beberapa menggantinya dengan pertemuan online," tambah mereka.
Terpisah, Koalisi Warga Kesehatan Lapor Covid-19 menyatakan per 1 Juli 2021 mereka menutup akses laporan warga dalam mencarikan bantuan rujukan Rumah Sakit (RS) bagi pasien terpapar virus corona (covid-19) di Indonesia.
Para relawan LaporCovid19 mengaku kewalahan mencarikan RS khususnya bagi warga di wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) lantaran tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) sudah penuh.
LaporCovid19 meminta warga untuk langsung ke Puskesmas, RS atau menghubungi Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan atau kantor pemerintahan lainnya.
"Mohon maaf, mulai 1 Juli 2021, kanal LaporCovid19 tidak mampu menerima permintaan bantuan pencarian RS karena relawan kami sudah sangat kesulitan mencari fasilitas kesehatan," tulis mereka melalui akun Instagram @LaporCovid19, Kamis (1/7).
Sementara itu Gabungan relawan penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak pemerintah mengambil langkah taktis nan strategis demi menyelamatkan masyarakat dari tragedi kemanusiaan akibat Covid-19.
Desakan itu terangkum dalam pernyataan sikap relawan gabungan penanggulangan Covid-19 di DIY yang digawangi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC), Nahdlatul Ulama, Jaringan Gusdurian, dan Sambatan Jogja (Sonjo).
Pada keterangan resmi relawan gabungan yang diperoleh CNNIndonesia.com, pernyataan sikap dilatarbelakangi eskalasi masalah terkait Covid-19 dan penanganannya.
"Angka kematian akibat Covid-19 meningkat tajam, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah karena pasien melakukan isolasi mandiri. Dua hari terakhir beberapa pasien wafat selama proses diantar oleh para relawan tanpa SK ke IGD di beberapa rumah sakit dan ternyata IGD-IGD tersebut telah penuh," bunyi salah satu poin pada pernyataan sikap itu.
Belum lagi kondisi para nakes yang sebenarnya juga tidak kebal dari paparan Virus Corona. Satu per satu dari mereka akhirnya tumbang karena kelelahan dan infeksi Covid-19 itu sendiri.
Relawan meminta pemerintah agar secepatnya mengakselerasi respons, menunjukkan sense of crisis serta sense of urgency dalam menangani eskalasi situasi ini.
"Inilah saatnya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk mengeksekusi langkah-langkah taktis dan strategis untuk menyelamatkan DIY, dan bahkan Indonesia, dari tragedi kemanusiaan akibat covid-19," lanjutnya.
Terakhir, para relawan meminta maaf kepada segenap masyarakat DIY. Mereka merasa benar-benar telah sampai pada batas kapasitas kemampuannya usai 16 bulan berjuang.
Berlanjut ke halaman berikutnya...
Inisiator gerakan Sambatan Jogja (Sonjo) Rimawan Pradiptyo menyatakan, pernyataan sikap tersebut bukan wujud mengalah pada keadaan. Relawan tak pernah mengaku menyerah.
"Kami cuma mengatakan, situasinya sudah sedemikian genting. Maka dibutuhkan pemerintah yang memimpin di depan karena kami tak punya otoritas," katanya saat dihubungi.
Semisal, lanjut Rimawan, pendirian rumah sakit lapangan yang sifatnya darurat jelas merupakan otoritas pemerintah. Termasuk aktivasi shelter terpusat atau pun penambahan lahan pemakaman.
"Kalau kami bantu buat shelter, melobi pemilik gedung, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian kebijakan antar kabupaten berbeda, belum lagi dari provinsi itu kami belum melihat ada affirmative action, misalkan untuk buat shelter atau rumah sakit lapangan," katanya.
"Kalau ini kami tabrak, akan jadi konflik horizontal," tambahnya.
Kata Rimawan, para relawan turut berharap kepada para politisi di DPR/DPRD dan partai politik untuk menyingkirkan sejenak kepentingan politik pragmatis jangka pendek dan lebih fokus pada penyelamatan kemanusiaan dan nasib bangsa.
"Nuwunsewu lho, saya itu heran aja, saat ini mengapa orang sibuk bicara (Pemilu) 2024, sementara kita belum tentu survive untuk satu dua bulan lagi," tegasnya.
Terpisah, Sekretaris Gusdurian Peduli Mukhibullah Ahmad menyebut lonjakan kasus harian dan kematian ini tak terlepas dari kebijakan pemerintah terkait pengendalian Covid-19 yang terkesan tak tegas dan labil.
"Ya pasti itu, apa yang dilakukan pemerintah itu harusnya kendali utama. Masyarakat sipil itu kan support kerja pemerintah, tapi justru gerakannya malah lebih besar dari pemerintah," katanya saat dihubungi.
Langkah taktis nan strategis pemerintah, kata dia, harus disegerakan. Meski tak pernah menutup tangan untuk segala tugas kemanusiaan, bagi Mukhib, relawan tetap manusia biasa dengan tanggungjawab lain yang harus tetap dipenuhi.
Selama ini para relawan bekerja secara sukarela, bahkan sampai harus membagi waktunya dengan keluarga.
"Ya gimana mas, bekerja 1,5 tahun dan bukan Covid aja yang kita tangani. Ada banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Yang keluar tidak cuma tenaga tapi juga pikiran. Tapi kok ya pemerintah seperti masih bingung mau apa, harus koordinasi dengan provinsi, pusat, malah mbingungke. Kondisi darurat kok," tandasnya.
Terbaru, sejak 24 Juni lalu kasus positif terbaru yang terdata saban harinya tembus di angka 20ribuan. Pada Rabu (30/6), tembus rekor harian positif yakni tambahan 21.807 kasus baru Covid-19.
Dengan demikian total positif Covid-19 di Indonesia kini menjadi 2.178.272 orang. Dari jumlah akumulatif per hari ini total yang telah dinyatakan sembuh ada 1.880.413 atau tambah 10.807 dan meninggal 58.491 atau tambah 467.
Jakarta, CNN Indonesia --
Jaringan Gusdurian menyatakan bahwa kondisi fasilitas kesehatan yang menangani pandemi Covid-19 sudah nyaris ambruk pada saat ini. Bahkan, banyak rumah sakit dalam keadaan yang kewalahan.
"Saat ini fasilitas kesehatan nyaris ambruk. Banyak rumah sakit kewalahan," kata Jaringan Gusdurian lewat akun Twitter mereka, @GUSDURians, Kamis (1/7).
Berangkat dari itu, Jaringan Gusdurian berharap pemangku kebijakan bisa mempertimbangkan nyawa manusia dalam setiap keputusan serta kebijakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berusaha menyelamatkan satu nyawa sama dengan berusaha menyelamatkan seluruhnya," cuit Jaringan Gusdurian.
Lebih lanjut, mereka menyampaikan bahwa salah satu cara untuk menekan laju penularan Covid-19 ialah dengan tidak berkerumun, termasuk dengan mengalihkan forum ke daring atau menundanya sampai kondisi benar-benar aman.
Jaringan Gusdurian pun memberikan apresiasi kepada organisasi, komunitas, lembaga, dan perkumpulan lain yang dengan legawa telah membantu memulihkan kondisi bangsa dengan tidak menyelenggarakan pertemuan-pertemuan tatap muka.
"Beberapa menggantinya dengan pertemuan online," tambah mereka.
Terpisah, Koalisi Warga Kesehatan Lapor Covid-19 menyatakan per 1 Juli 2021 mereka menutup akses laporan warga dalam mencarikan bantuan rujukan Rumah Sakit (RS) bagi pasien terpapar virus corona (covid-19) di Indonesia.
Para relawan LaporCovid19 mengaku kewalahan mencarikan RS khususnya bagi warga di wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) lantaran tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) sudah penuh.
LaporCovid19 meminta warga untuk langsung ke Puskesmas, RS atau menghubungi Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan atau kantor pemerintahan lainnya.
"Mohon maaf, mulai 1 Juli 2021, kanal LaporCovid19 tidak mampu menerima permintaan bantuan pencarian RS karena relawan kami sudah sangat kesulitan mencari fasilitas kesehatan," tulis mereka melalui akun Instagram @LaporCovid19, Kamis (1/7).
Sementara itu Gabungan relawan penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak pemerintah mengambil langkah taktis nan strategis demi menyelamatkan masyarakat dari tragedi kemanusiaan akibat Covid-19.
Desakan itu terangkum dalam pernyataan sikap relawan gabungan penanggulangan Covid-19 di DIY yang digawangi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC), Nahdlatul Ulama, Jaringan Gusdurian, dan Sambatan Jogja (Sonjo).
Pada keterangan resmi relawan gabungan yang diperoleh CNNIndonesia.com, pernyataan sikap dilatarbelakangi eskalasi masalah terkait Covid-19 dan penanganannya.
"Angka kematian akibat Covid-19 meningkat tajam, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah karena pasien melakukan isolasi mandiri. Dua hari terakhir beberapa pasien wafat selama proses diantar oleh para relawan tanpa SK ke IGD di beberapa rumah sakit dan ternyata IGD-IGD tersebut telah penuh," bunyi salah satu poin pada pernyataan sikap itu.
Belum lagi kondisi para nakes yang sebenarnya juga tidak kebal dari paparan Virus Corona. Satu per satu dari mereka akhirnya tumbang karena kelelahan dan infeksi Covid-19 itu sendiri.
Relawan meminta pemerintah agar secepatnya mengakselerasi respons, menunjukkan sense of crisis serta sense of urgency dalam menangani eskalasi situasi ini.
"Inilah saatnya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk mengeksekusi langkah-langkah taktis dan strategis untuk menyelamatkan DIY, dan bahkan Indonesia, dari tragedi kemanusiaan akibat covid-19," lanjutnya.
Terakhir, para relawan meminta maaf kepada segenap masyarakat DIY. Mereka merasa benar-benar telah sampai pada batas kapasitas kemampuannya usai 16 bulan berjuang.
Berlanjut ke halaman berikutnya...
Desakan ke Pemerintah
ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN
Inisiator gerakan Sambatan Jogja (Sonjo) Rimawan Pradiptyo menyatakan, pernyataan sikap tersebut bukan wujud mengalah pada keadaan. Relawan tak pernah mengaku menyerah.
"Kami cuma mengatakan, situasinya sudah sedemikian genting. Maka dibutuhkan pemerintah yang memimpin di depan karena kami tak punya otoritas," katanya saat dihubungi.
Semisal, lanjut Rimawan, pendirian rumah sakit lapangan yang sifatnya darurat jelas merupakan otoritas pemerintah. Termasuk aktivasi shelter terpusat atau pun penambahan lahan pemakaman.
"Kalau kami bantu buat shelter, melobi pemilik gedung, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian kebijakan antar kabupaten berbeda, belum lagi dari provinsi itu kami belum melihat ada affirmative action, misalkan untuk buat shelter atau rumah sakit lapangan," katanya.
"Kalau ini kami tabrak, akan jadi konflik horizontal," tambahnya.
Kata Rimawan, para relawan turut berharap kepada para politisi di DPR/DPRD dan partai politik untuk menyingkirkan sejenak kepentingan politik pragmatis jangka pendek dan lebih fokus pada penyelamatan kemanusiaan dan nasib bangsa.
"Nuwunsewu lho, saya itu heran aja, saat ini mengapa orang sibuk bicara (Pemilu) 2024, sementara kita belum tentu survive untuk satu dua bulan lagi," tegasnya.
Terpisah, Sekretaris Gusdurian Peduli Mukhibullah Ahmad menyebut lonjakan kasus harian dan kematian ini tak terlepas dari kebijakan pemerintah terkait pengendalian Covid-19 yang terkesan tak tegas dan labil.
"Ya pasti itu, apa yang dilakukan pemerintah itu harusnya kendali utama. Masyarakat sipil itu kan support kerja pemerintah, tapi justru gerakannya malah lebih besar dari pemerintah," katanya saat dihubungi.
Langkah taktis nan strategis pemerintah, kata dia, harus disegerakan. Meski tak pernah menutup tangan untuk segala tugas kemanusiaan, bagi Mukhib, relawan tetap manusia biasa dengan tanggungjawab lain yang harus tetap dipenuhi.
Selama ini para relawan bekerja secara sukarela, bahkan sampai harus membagi waktunya dengan keluarga.
"Ya gimana mas, bekerja 1,5 tahun dan bukan Covid aja yang kita tangani. Ada banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Yang keluar tidak cuma tenaga tapi juga pikiran. Tapi kok ya pemerintah seperti masih bingung mau apa, harus koordinasi dengan provinsi, pusat, malah mbingungke. Kondisi darurat kok," tandasnya.
Terbaru, sejak 24 Juni lalu kasus positif terbaru yang terdata saban harinya tembus di angka 20ribuan. Pada Rabu (30/6), tembus rekor harian positif yakni tambahan 21.807 kasus baru Covid-19.
Dengan demikian total positif Covid-19 di Indonesia kini menjadi 2.178.272 orang. Dari jumlah akumulatif per hari ini total yang telah dinyatakan sembuh ada 1.880.413 atau tambah 10.807 dan meninggal 58.491 atau tambah 467.
