Kemendikbudristek: 7 Provinsi Wajib PJJ Selama PPKM Darurat

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menjelaskan aturan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemendikbudristek Hendarman mengatakan, selama PPKM Darurat sekolah dari jenjang PAUD sampai pendidikan tinggi di tujuh provinsi masih melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada tujuh provinsi, yaitu provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali wajib melaksanakan pembelajaran jarak jauh," kata Hendarman melalui keterangan tertulis, Jumat (2/7).

Hendarman mengatakan ketujuh provinsi tersebut mengikuti aturan yang telah ditetapkan berdasarkan penerapan PPKM Darurat.

Sementara sekolah dan kampus pada wilayah di luar tujuh provinsi tersebut diminta tetap membuka opsi PTM dan PJJ kepada siswa atas kehendak orang tua/wali.

"Sekolah [di luar tujuh provinsi tersebut] wajib menyediakan opsi PTM terbatas dan PJJ, serta tidak melakukan diskriminasi kepada peserta didik yang memilih opsi PJJ," lanjut dia.

Dalam penerapan PTM, Hendarman mengingatkan agar warga sekolah menerapkan protokol kesehatan dan menghimbau pendidik dan tenaga kependidikan segera melaksanakan vaksinasi.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali karena laju penularan covid-19 yang terus melonjak.

Selama penerapan kebijakan tersebut, dilakukan pengetatan pembatasan kegiatan mulai dari di pusat perbelanjaan hingga satuan pendidikan.