Politikus PDIP Dorong PPKM Darurat Tak Cuma di Jawa-Bali

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Charles Honoris mengusulkan kepada pemerintah untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Charles khawatir pengetatan hanya terjadi di Jawa dan Bali. Padahal, potensi penularan virus corona tetap ada di luar dua pulau tersebut.

"Pemerintah tidak boleh melupakan provinsi-provinsi di luar Jawa dan Bali. Bahkan, harapan saya ya diterapkan juga PPKM Darurat di luar Jawa dan Bali karena penularan akibat varian delta ini begitu cepat," kata Charles dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen, Jakarta, disiarkan kanal Youtube DPR RI, Senin (5/7).

Charles mengaku khawatir mendengar sejumlah kabar dari provinsi-provinsi di luar Jawa. Dia menyebut banyak pelanggaran protokol kesehatan di daerah-daerah yang tak menggelar PPKM Darurat.

Dia mengingatkan fasilitas kesehatan di luar Jawa dan Bali tidak terlalu baik. Charles takut daerah-daerah itu mengalami lonjakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi di Jawa dan Bali.

"Kita sudah saat ini dihajar pandemi covid dengan angka penularan tinggi varian Delta faskes kita hampir lumpuh, kewalahan. Bisa dibayangkan tidak kalau wilayah-wilayah lain yang faskes tidak sebaik Jawa?," tuturnya.

Charles mendesak pemerintah membuat strategi baru penanganan pandemi di luar Jawa dan Bali. Ia tak ingin daerah-daerah tersebut kewalahan menghadapi keganasan varian baru virus corona.

"Kita tidak ingin wilayah-wilayah yang hari ini bukan zona merah, menjadi zona merah karena dilupakan pemerintah," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah menerapkan PPKM Darurat pada 3-20 Juli. Kebijakan ini hanya melibatkan 122 kabupaten/kota di Jawa dan Bali.

Wilayah-wilayah itu dipilih berdasarkan kriteria tingkat penularan dan kesiapan yang dirumuskan WHO. Sebanyak 48 daerah berstatus level 4, sedangkan 74 sisanya level 3.