59 Kantor Jakarta Ditutup Usai Kena Sidak PPKM Darurat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup sementara 59 kantor atau perusahaan pada Senin pertama (5/7) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansah mengatakan, pada Senin pertama pelaksanaan PPKM Darurat pihaknya melakukan sidak ke 74 perusahaan. Dari situ, sebanyak 59 perusahaan ditutup.

"Hari pertama kita melakukan (sidak) 74 perkantoran, di mana 59 kita tutup," kata Andri kepada wartawan, Selasa (6/7).

Andri menjelaskan, tidak semua kantor yang ditutup karena melanggar ketentuan protokol kesehatan. Menurut dia, ada juga kantor yang ditutup karena kedapatan pegawainya positif virus corona.

"Yang kita tutup bukan hanya karena prokes, kan ada dua. Ditutup karena prokes dan karena ada karyawannya yang terpapar Covid, itu kita tutup," tegas Andri.

Ia tidak merinci di mana saja 59 kantor yang ditutup itu. Yang jelas, menurut dia, perkantoran itu menyebar hampir di seluruh wilayah Jakarta.

"Paling banyak ada di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Kemudian Jaksel, Jakut, baru Jaktim," imbuhnya.

Pemerintah sejak Sabtu (3/7) menerapkan PPKM Darurat sebagai upaya mencegah lonjakan Covid-19. Dalam aturannya, kantor atau perusahaan yang bekerja di sektor esensial atau kritikal dapat beroperasi dengan membatasi kapasitas 50 persen.

Sementara, untuk sektor-sektor di luar itu wajib menerapkan aturan bekerja dari rumah atau work from home 100 persen.