PPKM Darurat, Butuh Penurunan 50 Persen Mobilitas Tekan Kasus

Di hari ketiga pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Koordinator PPKM Darurat yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melakukan rapat dengan para Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta aparat penegak hukum.

Rapat dilakukan untuk mengevaluasi PPKM Darurat hari ketiga di tiga provinsi yakni Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

"Untuk melihat indikator mobilitas masyarakat dengan menggunakan Facebook Mobility, Google Traffic, dan Bright Light dari NASA. Ditemukan masih banyak sekali pergerakan masyarakat di 3 provinsi tersebut," ujar Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Jodi Mahardi, Senin (5/7).

Ketiga indikator tersebut akan dibuat indeks komposit gabungan untuk menggambarkan mobilitas masyarakat secara umum. Menurut Jadi, berdasarkan analisis historis dibutuhkan penurunan mobilitas 30 persen untuk menurunkan jumlah kasus. Namun dengan varian delta saat ini, estimasinya membutuhkan penurunan 50 persen mobilitas masyarakat.

"Kita butuh saling mendukung untuk mencapai indikator ini. Tetap di rumah produktif dan ibadah di rumah," ujar Jodi.

Dia memaparkan, data indeks tersebut nantinya akan diberikan kepada masing-masing wilayah untuk segera dilakukan evaluasi dan intervensi.

Data indeks mobilitas ini nantinya akan segera digabungkan ke website Kementerian Kesehatan agar masing-masing daerah dapat segera mengupdate secara harian, sekaligus dapat mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat.

Masih terkait dengan mobilitas masyarakat, untuk penyelarasan hasil tes agar dapat diakses banyak pihak, Kemenkes membuka akses bagi operator transportasi udara melakukan pengecekan kesehatan penumpang secara otomatis dengan menunjukkan QR Code di aplikasi pedulilindungi atau menunjukkan nomor NIK di counter check-in.

Semua data penumpang termasuk yang telah melakukan vaksinasi dan hasil pemeriksaan PCR/antigen mereka tersimpan dengan aman di Big Data Kemenkes atau new all record (NAR) Kemenkes RI.

"Big data NAR ini terkoneksi dengan aplikasi Pedulilindungi," tuturnya.