Sekjen DPR Tunggu Kemenkes soal Gedung Parlemen Jadi RS Covid

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan pihaknya menunggu langkah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait usulan pemanfaatan ruangan kosong di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta dipinjamkan sementara sebagai ruang perawatan pasien Covid-19.

Menurutnya, sejumlah syarat harus dipenuhi bila usulan tersebut ingin direalisasikan.

"Iya, untuk rumah sakit publik tentu Kemenkes harus menyampaikan juga keinginannya, karena tentu ada prasyarat-prasyarat," kata Indra saat dihubungi, Jumat (9/7).

Dia membeberkan, sejumlah syarat yang harus dipenuhi itu antara lain terkait dengan listrik, air, tenda, dan pendingin ruangan.

Menurutnya, syarat yang perlu dipertimbangkan bila usulan pemanfaatan Gedung MPR/DPR/DPD sebagai ruang perawatan pasien Covid-19 juga terkait dengan limbah medis.

"Tentu ada berbagai prasyarat termasuk misalnya limbah infeksiusnya nanti," tutur Indra.

Sebelumnya, politikus Gerindra Fadli Zon dan politikus Demokrat Benny Kabur Harman setuju dengan usulan ruangan kosong di Kompleks Gedung MPR/DPR dipinjamkan sementara sebagai ruang perawatan pasien Covid-19. Dua anggota DPR itu mengatakan keselamatan rakyat harus diutamakan saat ini.

"Saya setuju, sejumlah ruang kosong n lapang di DPR bisa digunakan untuk darurat menyelamatkan nyawa rakyat," kata Fadli lewat akun Twitter miliknya, @fadlizon, Jumat (9/7).

Sementara itu, Benny mengusulkan, bukan hanya gedung MPR/DPR, bila diperlukan, halaman kompleks parlemen juga dipakai untuk jadi RS darurat.

"Kalo memang rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien Covid terlantar dan harus tunggu antri berjam-jam, sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat. Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien Covid. Ada pendapat lain?" kata Benny lewat Twitter miliknya, @BennyHarmanID.