PAN Minta Pemerintah Batalkan Vaksin Covid-19 Berbayar

CNN Indonesia | Senin, 12/07/2021 15:51 WIB
Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Daulay mengatakan bahwa masyarakat harus memiliki akses yang sama dalam memperoleh vaksin di tengah pandemi Covid-19. Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah membatalkan rencana vaksin Covid-19 berbayar alias Gotong Royong. CNN Indonesia/Martahan Sohuturon
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah membatalkan rencana vaksinasi Covid-19 berbayar alias Gotong Royong

"Saya yakin masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimana pun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar," kata Saleh kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/7).

Saleh mengatakan pemerintah bisa segera merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Menurutnya, masyarakat harus memiliki akses yang sama dalam memperoleh vaksin.


Politikus PAN itu mengapresiasi langkah cepat pemerintah yang menunda pelaksanaan vaksin berbayar. Menurutnya, pemerintah mendengar dan merespons suara serta aspirasi masyarakat.

"Saya tentu senang kegiatan ini ditunda. Dengan begitu, pemerintah bisa mengkalkulasi lagi untung rugi penerapan vaksin berbayar individual ini."

Saleh mendukung pelaksanaan vaksinasi gotong royong untuk para pekerja. Menurutnya, biaya vaksin gotong royong tidak memberatkan para pekerja karena dibebankan kepada badan hukum, badan usaha, atau pengusaha.

Pemerintah sebelumnya merencanakan masyarakat umum bisa mengakses vaksin Covid-19 lewat skema gotong royong individu atau vaksin berbayar di jaringan klinik Kimia Farma mulai hari ini, Senin (12/7).

Harga yang dibanderol senilai Rp321.660 per dosis. Sedangkan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis.

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro, mengatakan pelaksanaan vaksin berbayar ini sesuai dengan Permenkes 19/2021. Namun, Kimia Farma menunda penyelenggaraan vaksin Covid-19 berbayar tersebut setelah mendapatkan kritik dari sejumlah kalangan.

Pemerintah menargetkan 181 juta penduduk Indonesia mendapat vaksinasi untuk membentuk kekebalan komunitas (herd immunity). Untuk mewujudkan itu pemerintah menjalankan program vaksinasi nasional secara gratis.

Hingga 11 Juli, sudah ada 32. 267.019 orang yang mendapat vaksinasi dosis pertama dalam vaksinasi nasional secara gratis. Kemudian 15.011.538 orang mendapat vaksinasi dosis kedua.

(mts/fra)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK