Lonjakan Kasus Covid-19, Banyak Daerah Masih Abai Prokes

Dalam sepekan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, terjadi kenaikan pesat berdasarkan laporan kinerja posko desa atau kelurahan.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kenaikan tertinggi terjadi pada laporan kegiatan pengawasan keluar masuk wilayah (naik 199,83 persen) dan pembatasan jam malam (naik 157,13 persen).

"Kenaikan laporan kinerja posko ini harus terus dipertahankan, mengingat ini adalah langkah pencegahan yang harus dimaksimalkan agar penularan Covid-19 tidak semakin meningkat di tengah masyarakat," kata Wiku, Selasa (13/7).

Adapun pelaporan kinerja posko paling banyak berasal dari kelurahan di provinsi DKI Jakarta, DIY, dan Bali dengan lebih dari 50 persen posko. Wiku mencatat ada 20 provinsi dengan pelaporan kinerja yang tak mencapai 10 persen dari total kelurahan, seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Lampung, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Papua, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah.

Untuk itu, Wiku meminta agar gubernur dari seluruh provinsi tersebut untuk benar-benar segera melakukan perbaikan tegas di wilayah masing-masing, termasuk dengan membentuk posko.

"Jangan menunggu sampai kasus di wilayahnya kritis untuk dapat sadar akan pentingnya pembentukan posko," ucap Wiku.

Ditegaskan, upaya pencegahan dan penanganan pertama melalui posko maupun upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan tidak akan cukup apabila masyarakat sendiri tidak menjaga diri dan orang terdekat.

Wiku mengungkapkan, pekan ini ada lebih banyak kelurahan yang mengalami penurunan kepatuhan memakai masker. Dari 2.654 kelurahan/desa pada pekan sebelumnya, kini menjadi 3.455 kelurahan/desa. Paling banyak berasal dari Jawa Timur (569 kelurahan/desa tidak patuh), Aceh (558 kelurahan/desa tidak patuh), Jawa Barat (481 kelurahan/desa tidak patuh), Jawa Tengah (270 kelurahan/desa tidak patuh), dan Gorontalo (212 kelurahan/desa tidak patuh).

"Ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya kelurahan/desa yang warganya abai dalam menjalankan protokol kesehatan," ujar Wiku.

Dia menyebut, peningkatan fasilitas kesehatan memang akan membantu penanganan pandemi. Namun, peningkatan sejauh apapun tetap tak bakal cukup apabila orang yang terinfeksi terus bertambah banyak. Sehingga, meningkatkan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan menjadi upaya paling murah dan cepat.

Keseriusan menjalankan protokol kesehatan pun harus berjalan seiring ketegasan pemerintah menindak pelanggaran. Menurut Wiku, melindungi diri dan orang terdekat sebenarnya mudah dilakukan, yaitu dengan tetap tinggal di rumah sebisa mungkin.

Sementara bagi yang tetap harus keluar rumah untuk bekerja, diingatkan untuk menggunakan masker dengan baik dan benar, dan selalu mencuci tangan atau membawa hand sanitizer.

"Jangan membuka masker di tempat keramaian, apalagi pada saat berbicara dengan orang lain," kata Wiku.