Mahfud: Separatisme Dihadapi dengan Dialog, KKB Pakai Hukum

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut akan mengedepankan dialog dalam menghadapi separatisme di Papua dan memakai penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Terhadap isu Papua pemerintah melakukan pendekatan penanganan mengedepankan kesejahteraan yang komprehensif semua aspek. Dan dalam menghadapi separatisme, pemerintah mengedepankan dialog," kata dia, dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (16/7).

"Untuk KKB [pemerintah] melakukan penegakan hukum," lanjutnya.

Hal ini disampaikan Mahfud kepada sejumlah perwakilan Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Asia Pasifik, Amerika, Eropa hingga Afrika.

Dia juga mengklaim kerap melakukan dialog yang cukup intens dengan sejumlah tokoh di Papua, mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah hingga pimpinan DPR Papua.

Hal ini kata dia dilakukan demi membangun kedamaian dan kesejahteraan di Papua.

"Semua mendukung Papua dibangun dengan damai," kata Mahfud.

Selain memperkuat pendekatan kesejahteraan dan kedamaian, kata Mahfud, negara harus menjamin keamanan masyarakat Papua dari ancaman terorisme, label yang kini sudah disematkan kepada KKB.

Apalagi, kata dia, Papua merupakan bagian sah dari NKRI sesuai dengan hukum internasional dalam Majelis Umum PBB No. 2504.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua menjadi Undang-Undang.

Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (15/7).