Tito Karnavian: Jangan Samakan Satpol PP dengan Preman

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tak mau aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) disamakan dengan preman karena terlalu keras menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Tito meminta Satpol PP menegakkan aturan dengan humanis. Menurutnya, Satpol PP harus menjunjung tinggi kode etik dalam bertugas.

"Jangan samakan Satpol PP dengan preman. Ini baju saja yang keren, tapi etika dan perilaku seperti preman, tidak boleh terjadi. Satpol PP ini adalah suatu profesi yang mulia, profesi yang disegani, yang diperlukan masyarakat," kata Tito dalam keterangan tertulis, Senin (19/7).

Lihat Juga : Tito Perintahkan Satpol PP Humanis Tegakkan PPKM Darurat

Tito meminta para kepala Satpol PP mengingatkan anggotanya untuk memprioritaskan sosialisasi dan persuasi. Dia berkata penegakan hukum jadi langkah terakhir yang ditempuh jika diperlukan.

Mantan Kapolri itu juga meminta Satpol PP tak main kasar saat melakukan penegakan hukum. Tito menegaskan penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum tidak dibenarkan.

"Kita tetap tegas, tapi perlu humanis, manusiawi, bahasa yang santun dan tidak menggunakan kekuatan yang berlebih-lebihan," tuturnya.

Satpol PP jadi sorotan publik selama penerapan PPKM Darurat. Sejumlah aksi kekerasan aparat Satpol PP terekam dan viral di media sosial.

Lihat Juga : Satpol PP Gowa Ditahan Buntut Pukul Perempuan Pemilik Warung

Salah satu aksi Satpol PP yang banyak diperbincangkan adalah penertiban di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Seorang petugas Satpol PP bernama Mardhani Hamdan memukul perempuan hamil dan suaminya saat melakukan penertiban. Mardhani dicopot dari jabatan.

Aksi Satpol PP di Gowa membuat Presiden Joko Widodo angkat suara. Ia meminta seluruh aparat keamanan untuk tidak keras dan kasar dalam bertugas.

"Saya kira peristiwa-peristiwa yang ada di Sulawesi Selatan (harus dihindari). Misalnya, Satpol PP memukul pemilik warung, apalagi ibu-ibu, ini untuk rakyat menjadi memanaskan suasana," kata Jokowi pada Rapat Terbatas Evaluasi PPKM Darurat, yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7).