Isu Vaksin Hapus Etnis dan Trauma Warga Papua Saat Covid

Belakangan bermunculan kabar terkait vaksinasi Covid-19 di Papua Barat, salah satunya menyebut vaksinasi dapat menghapus etnis tertentu. Hal ini dibantah Wakil Gubernur Papua Barat Muhamad Lakotani.

Lakotani meminta warga Papua tidak terhasut kabar miring itu. Berdasarkan pengalamannya sendiri, dia bilang tidak mengalami efek buruk setelah divaksin.

"Sebagian orang masih beranggapan bawah vaksinasi ini untuk memusnahkan etnis tertentu. Anggapan ini tidak benar. Saya sudah dua kali vaksin dan saya sehat-sehat saja," ujar Lakotani saat meninjau pelaksanaan vaksinasi massal Covid-19 di Manokwari, Senin (19/7).

Lihat Juga : Wagub Papua Barat Bantah Isu Vaksinasi Hapus Etnis

Ia menyebut pemerintah pusat dan daerah tidak akan mencelakakan warganya. Sebaliknya, dengan adanya program vaksinasi kekebalan kelompok bisa tercipta sehingga kondisi tubuh masyarakat bisa lebih kuat melawan virus.

"Tujuan vaksinasi ini untuk menciptakan kekebalan tubuh agar bisa tahan terhadap ancaman Covid-19, bukan memusnahkan etnis tertentu," terangnya.

Aktivis Veronica Koman menjelaskan masalah terbesar di Papua saat ini adalah ketakutan warga divaksin. Hal itu dikatakan karena trauma dan kecurigaan.

"Keengganan orang asli Papua untuk divaksin, karena trauma sehingga muncul kecurigaan akan diracun. Sedangkan kita tahu sendiri fasilitas kesehatan di Papua itu antara ada dan tiada," tuturnya seraya menunjukkan sejumlah balasan dari akun-akun medsos warga Papua yang memperlihatkan fenomena itu.

Veronica dalam kicauannya meminta TNI dan Polri tidak dilibatkan dalam pelaksanaan vaksinasi di Papua. Menurutnya, keterlibatan TNI/Polri dapat memperparah keengganan Papua sebab warga mempunyai trauma lintas generasi.

"Mohon pengertiannya atas trauma lintas generasi di Papua. Bila TNI/Polri ingin program vaksinasi berhasil di Papua, tolong jangan ikut serta dalam pelaksanaannya. Pemerintah harus berdayakan institusi lain dalam pemberian vaksin," katanya.

Lihat Juga : JDP LIPI Soroti soal Penambahan Pasal UU Otsus Papua

Selain itu, Veronica juga menjelaskan vaksinasi adalah sebuah program yang dianjurkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk menyelamatkan umat manusia dari virus yang menjadi pandemi sejak 2020.

"Tidak benar bahwa Covid ini untuk bisnis. Itu merupakan tindakan anomali dan biadab. WHO, badan PBB, sudah bilang akses vaksin itu harus setara dan juga gratis. Lebih dari 4 juta manusia di bumi ini telah tewas karena Covid-19 ini," katanya.

Oleh karena itu, ia menyerukan agar warga Papua untuk mau divaksin, "Tolong segera vaksin."

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, cakupan vaksinasi dosis pertama di Papua Barat baru mencapai 16 persen. Sementara untuk vaksinasi dosis kedua baru mencapai 6,84 persen. Data tersebut dimutakhirkan per 16 Juli.