Koalisi Sipil Somasi Jokowi soal Kelangkaan Oksigen

CNN Indonesia | Minggu, 25/07/2021 16:30 WIB
Sebanyak 107 elemen dan organisasi melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi atas kelangkaan oksigen di tengah lonjakan kasus pandemi Covid-19. Ilustrasi penanganan pasien menggunakan oksigen di rumah sakit. Foto: AP/Trisnadi
Jakarta, CNN Indonesia --

Sebanyak 107 elemen dan organisasi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Kesehatan, dan Menteri Perdagangan atas kelangkaan oksigen di tengah lonjakan kasus pandemi Covid-19.

Dalam somasi terbuka itu, mereka menilai pemerintah gagal mengendalikan ketersediaan dan harga oksigen yang kini sangat dibutuhkan warga. Mereka juga menyebut pemerintah gagal menyediakan kapasitas rumah sakit, bahkan terhadap pasien yang membutuhkan perawatan.

"Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan somasi kepada penerima mandat Rakyat sebagai pengurus publik, Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo, Menteri Perdagangan Bapak Muhammad Lutfi, dan Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin," demikian dikutip dari surat somasi tersebut, Minggu (25/7).


Menurut mereka, kelangkaan oksigen telah membuat banyak pasien meninggal saat menjalani Isolasi mandiri. Data LaporCovid-19 mencatat, sejak Juni-18 Juli, sebanyak 675 pasien meninggal saat isolasi mandiri di rumah.

Koalisi juga mengaku banyak menerima laporan dari warga yang meninggal saat mencari rumah sakit. Dengan kondisi itu, koalisi menganggap pemerintah gagal memenuhi hak warga merujuk konstitusi.

"Bahwa hal-hal tersebut di atas menunjukkan kegagalan-kegagalan dan atau tidak dilakukannya kewajiban hukum pemerintah," kata mereka.

Pertama, pemerintah kata mereka dinilai gagal mengambil langkah tanggal bencana sejak pertama kali pandemi diumumkan. Hal itu diatur dalam Pasal 44 UU 24/2007, yang mewajibkan pemerintah menanggulangi potensi bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi.

Kedua, pemerintah dinilai gagal memenuhi hak dasar saat tanggap darurat bencana. Presiden Jokowi diketahui telah mengumumkan status bencana nasional non alam karena pandemi.

Menurut pasal 48 UU 24/2007 menyebutkan, penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, hingga psikososial.

Adapun sejumlah organisasi yang tergabung dalam koalisi somasi tersebut antara lain, YLBHI, ICW, sejumlah LBH di beberapa daerah, LBH Masyarakat, AJI, WALHI, LaporCovid, sejumlah organisasi mahasiswa, hingga organisasi koalisi perempuan.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Juru Bicara' Presiden Fadjroel Rachman dan Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Abetnego Tarigan untuk menanggapi soal somasi kelangkaan oksigen tersebut. Namun, upaya menghubungi via pesan singkat dan telepon tak direspons hingga berita ini tayang.

(thr/gil)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK