PPKM Diperpanjang, PKS Minta Bansos Tepat Sasaran

Anggota DPR Komisi IX Fraksi PKS, Netty Prasetiyani meminta pemerintah memastikan ketersediaan pangan dan bantuan sosial bagi warga tersalurkan tepat sasaran selama perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

"Pastikan pangan aman dan terkendali melalui operasi pasar murah," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/7).

Pemerintah menyiapkan berbagai bantuan sosial (bansos) untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19, khususnya di tengah penerapan PPKM Level 4. Ada enam program bansos yang disiapkan pemerintah selama PPKM Level 4, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), diskon listrik, bantuan sosial tunai (BST), kartu sembako, beras 10 kilogram, dan BLT subsidi gaji.

Kemudian, pemerintah juga menambahkan bantuan sosial pada PPKM Level 4 kali ini, yakni berupa bantuan untuk pengusaha warung dan pedagang kaki lima dengan besaran Rp1,2 juta.

Lihat Juga : DPR Sebut PPKM Diperpanjang untuk Selamatkan Nyawa Rakyat

Netty meminta pemerintah untuk memasifkan testing dan tracing selama PPKM Level 4 ini. Menurut dia, penurunan kasus belakangan ini bukan karena penanganan pandemi telah berhasil, justru karena kapasitas testing yang cenderung menurun.

"Pertama, testing dan tracing perlu dilakukan lebih masif. Penurunan kasus per 25 Juli bukan berarti usaha penanganan pandemi telah berhasil, karena angka itu disertai oleh jumlah testing yang juga jauh menurun," tuturnya.

Netty juga menyoroti masalah tracing di Indonesia yang masih jauh dari standar Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) minimal 30 orang per satu kasus positif. Pada Februari 2021, menurut dia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menargetkan tracing 30 orang per 1 kasus, namun terus menurun menjadi 15 orang pada PPKM Darurat.

Kemudian, selama PPKM Level 4 ini, Netty menyatakan, pemerintah harus memastikan kebutuhan para warga yang menjalani isolasi mandiri harus terpenuhi kebutuhannya.

"Pasien terpaksa isoman karena over kapasitas faskes mulai dari puskesmas hingga RS. Jangan sampai kasus kematian pasien iman terus meningkat akibat kurang pemantauannya," jelasnya.

Selanjutnya, ia juga meminta pemerintah agar menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh faskes, seperti obat terapi Covid-19, oksigen, dan ventilator. Menurut dia, pemerintah harus mengumumkan secara jelas ketercapaiannya real time per hari secara nasional melalui saluran komunikasi yang mudah diakses.

Kemudian, terkait jaminan perlindungan dan hak nakes, Netty meminta pemerintah agar memastikan tidak ada lagi penundaan pencairan insentif dan ketersediaan APD untuk perlindungan nakes.

Lihat Juga : ANALISIS Longgar PPKM Level 4: Cegah Pembangkangan dan Bokek Negara

Pemerintah menerapkan PPKM Level 4 pada 26 Juli-2 Agustus untuk melanjutkan penanganan pandemi Covid-19 yang kasusnya masih menanjak.

Sebanyak 140 kabupaten/kota masuk daftar daerah PPKM Level 4 di 28 provinsi. Sebanyak 95 kabupaten/kota tersebar di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Adapun 45 kabupaten/kota lainnya tersebar di 21 provinsi lainnya.