Usai Baha'i, Pemerintah Diminta Terus Lindungi Minoritas

Direktur Paritas Institute Penrad Siagian mengapresiasi langkah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberi ucapan selamat hari raya pada umat Baha'i. Namun, ia menilai hal itu tak cukup.

Penrad berpendapat pemerintah perlu menindaklanjuti langkah Yaqut. Menurutnya, banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mencegah diskriminasi kepada kelompok agama minoritas terus berlanjut.

"Saya pikir tidak cukup Menag sekadar menyampaikan ucapan selamat atas perayaan tahun baru agama Baha'i. Ini harus diteruskan pada perlindungan pelayanan publik terhadap berbagai kelompok agama, termasuk Baha'i dan lain-lain, yang selama ini mengalami diskriminasi," kata Penrad dalam jumpa pers daring di kanal Youtube Yayasan LBH Indonesia, Jumat (30/7).

Penrad mengatakan langkah itu bisa dimulai dengan membenahi pelayanan publik terhadap kelompok minoritas. Ia menilai banyak warga penganut kepercayaan atau agama minoritas yang tidak mendapat pelayanan optimal karena aparat negara salah paham.

Ia menyebut Kementerian Agama perlu mengedukasi berbagai instansi negara. Dengan begitu, seluruh warga negara dapat menerima pelayanan dari negara apapun agama yang mereka anut.

Selain itu, Penrad berharap pemerintah bisa mulai merevisi aturan-aturan hukum yang menimbulkan kesalahpahaman soal pengakuan negara terhadap agama. Menurutnya, banyak aturan hukum yang justru jadi sumber diskriminasi.

"Kalau tidak, pernyataan-pernyataan, ucapan selamat ini, malah akan jadi trigger, memancing kelompok-kelompok intoleran melakukan tindak kekerasan dan intoleransi," ucapnya.

Sebelumnya, publik dihebohkan dengan ucapan selamat hari raya dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada umat Baha'i. Video itu jadi sorotan karena Baha'i bukan salah satu dari enam agama yang diakui negara.

Publik terbelah menyikapi keberadaan Baha'i. Terlebih lagi ada anggapan sejumlah ajaran Baha'i mirip dengan Islam.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Cholil Nafis meminta pemerintah untuk tidak offside. Dia mengingatkan harus ada perbedaan perlakuan negara pada Baha'i dengan enam agama yang diakui.

"Memang negara wajib melindungi umat agama, tapi jangan offside menjadi melayani yang sama dengan enam agama yang diakui," kata Cholil kepada CNNIndonesia.com via pesan singkat, Rabu (28/7).