ANALISIS

Target PPKM Terbengkalai, Covid-19 Tak Kunjung Melandai

CNN Indonesia | Senin, 02/08/2021 10:22 WIB
PPKM Level 4 dan 3 di Jawa-Bali berakhir Senin (2/8). Penyebaran virus corona belum melandai dan sejumlah target belum tercapai. Ratusan orang menggelar demonstrasi menolak penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Kota Bandung, Rabu (21/7). (CNN Indonesia/Huyogo)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan 3 di Jawa-Bali berakhir Senin (2/8). Hingga kini penyebaran virus corona belum melandai di tengah sejumlah target pemerintah untuk meredakan kasus Covid-19 belum juga tercapai.

PPKM merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan laju penyebaran virus corona yang melonjak dalam beberapa waktu terakhir.

Pemerintah sampai dengan Minggu (1/8) masih berkoordinasi dengan sejumlah pihak mengenai keputusan pelaksanaan PPKM Level 4 ini. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan pemerintah akan segera mengumumkan keputusan mengenai PPKM hari ini.


Epidemiolog Universitas Griffith Dicky Budiman menilai pemerintah masih perlu memperpanjang PPKM Level 4. Pasalnya, saat ini penyebaran virus corona di Indonesia belum sepenuhnya terkendali.

"Dari kacamata epidemiolog, idealnya tetap dilanjutkan, karena positivity rate masih tinggi, angka kematian masih tinggi. BOR (bed occupancy rate) walaupun sudah turun tapi harus diingat komposisi masyarakat yang ke RS mungkin hanya 15-20 persen, sisanya banyak yang isoman di rumah," kata Dicky saat dihubungi, Senin (2/8).

Jika merujuk data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, tingkat positivity rate di Indonesia selama satu pekan terakhir, dari 25-31 Juli masih berada di angka 25,63 persen. Angka tersebut masih jauh di atas dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan agar positivity rate tidak lebih dari 5 persen.

Jumlah kasus kematian di Indonesia juga masih cukup tinggi. Sejak 16 Juli, kasus kematian harian akibat Covid-19 selalu mencapai di atas angka 1.000 kasus. Bahkan, kasus kematian sempat mencetak rekor pada 27 Juli dengan tambahan 2.069 kasus kematian dalam sehari.

Dengan kondisi seperti itu, Dicky meminta pemerintah berpikir ulang untuk melonggarkan PPKM. "Kalau dilonggarkan PPKM-nya, maka kasus kesakitan dan kematian bisa meningkat lagi, karena kondisinya belum aman," imbuhnya.

Namun demikian, Dicky menilai dari sisi ekonomi dan sosial, pemerintah bisa saja melonggarkan aturan-aturan dalam PPKM. Sebab, banyak masyarakat mulai menjerit, karena urusan perut yang tak dapat ditunda lagi.

Oleh sebab itu, ada sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian, bilamana pemerintah berencana melonggarkan PPKM. Pertama, memperkuat testing, tracing, dan treatment (3T) serta memperbanyak capaian vaksinasi.

Kemudian, mengurangi mobilitas dalam jumlah tinggi. Ia menilai saat ini sepatutnya perkantoran masih harus menerapkan skema bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 100 persen.

Dicky juga meminta pemerintah serius menekan angka kematian, salah satunya memberikan perlindungan pada orang-orang yang berisiko tinggi seperti lansia, ibu hamil, dan penderita komorbid.

"Keluarkan kebijakan untuk melindungi mereka. Penting visitasi ke rumah dan analisa risiko awal sebelum isolasi mandiri," tuturnya.

Infografis Kematian Covid-19 Melonjak saat PPKM DaruratInfografis Kematian Covid-19 Melonjak saat PPKM Darurat. (CNN Indonesia/Asfahan Yahsyi)

Sejumlah Target Tak Tercapai

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK