Aparat Siaga di Kawasan Istana Negara Terkait Demo HMI

Aparat kepolisian telah bersiaga di sejumlah titik jelang demo kelompok yang mengatasnamakan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pimpinan Abdul Muis.

Salah satu titik yang dijaga ketat yakni di sekitar Istana Istana Negara, Jakarta Pusat. Mereka tampak bersiaga di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Timur hingga Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Jumat (6/8).

Pantauan CNNIndonesia.com, para petugas kepolisian terlihat berjaga mulai dari sekitar Patung Kuda Arjunawiwaha hingga ke arah Istana Negara.

Selain itu tampak pula kepolisian juga memasang beton pembatas di sekitar Patung Kuda dari arah Jalan MH. Thamrin menuju Medan Merdeka Barat.

Sementara itu, jalur masuk Jalan Medan Merdeka Utara dari Jalan Medan Merdeka Timur juga dipasang kawat berduri dan beton pembatas. Kendaraan pun tak diizinkan melintas di jalur tersebut.

"Jalan ditutup, enggak bisa melintas, katanya mau ada demo, untuk antisipasi," kata salah satu anggota kepolisian yang berjaga di Jalan Medan Merdeka Timur.

Meski demikian, sampai berita ini ditulis belum ada tanda-tanda massa PB HMI pimpinan Muis yang hadir.

Lihat Juga : Kader HMI Ambon Ditangkap terkait Postingan 'Copot Jokowi'

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda, PB HMI pimpinan Abdul Muis Amiruddin, Rich Hilman Bimantika mengatakan pihaknya masih menggelar rapat untuk memutuskan tetap melanjutkan aksi hari ini atau tidak.

"Kami sedang rapat nanti selesai ini infokan lagi," kata Hilman.

Sebelumnya, PB HMI kubu Abdul Muis Amiruddin telah memerintahkan kepada Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI se-Indonesia agar menggelar aksi unjuk rasa menjelang dua tahun kepemimpinan Jokowi-ma'ruf Amin.

Rencana demo itu dilakukan karena Presiden dan Wapres Jokowi-Ma'ruf Amin yang dihadapkan pada krisis Covid-19 gagal memenuhi hak-hak masyarakat.

Ia lantas meminta agar kader HMI di daerah melakukan aksi pada 6-13 Agustus. Titik aksi yang direkomendasi mulai dari Istana Negara hingga Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.