Menkes Minta TNI-Polri Kawal Vaksinasi Covid-19 di Daerah

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggandeng sejumlah pihak dalam melakukan pengawasan dan audit penggunaan vaksin Covid-19 dari tingkat pusat hingga daerah.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta mengawasi untuk level nasional. Sementara untuk pengawasan di tingkat daerah, Kemenkes meminta bantuan Kementerian Dalam Negeri dan TNI/Polri.

Lihat Juga : Airlangga Soroti Persaingan Geopolitik Vaksin Barat Vs Timur

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pengawasan tersebut meliputi rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin Covid-19 hingga kabupaten/kota.

Upaya itu dilakukan untuk memastikan tak terjadi penyimpangan sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan jenis vaksin Covid-19 yang didistribusikan.

"Pelaksanaan audit kita rencananya akan dibantu BPKP. Pada level provinsi/kabupaten/kota dibantu Kemendagri, dan juga TNI/Polri," kata Budi melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (10/8).

Budi menjelaskan pihaknya saat ini telah membangun sistem monitoring imunisasi dan logistik elektronik berbasis aplikasi yang diharapkan mampu menjadi pendukung pengawasan distribusi dan ketersediaan vaksin Covid-19 di masing-masing daerah.

Lihat Juga : PPKM Lanjut, Khofifah Sebut BOR RS dan Isolasi Covid-19 Turun

Menurutnya, platform aplikasi tersebut memuat data seputar distribusi vaksin dan lokasi penyimpanan, mulai dari tingkat provinsi hingga Puskesmas.

Selain itu, Budi juga memastikan data pusat dan daerah akan real time dan serupa sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin Covid-19.

Ia pun meminta pemerintah daerah dapat memanfaatkan platform tersebut dengan melakukan update secara berkala mengenai ketersediaan stok vaksin di daerahnya.

Dengan begitu, data tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah tersebut.

"Karena nanti akan terlihat stok mana yang masih tinggi di satu provinsi, dan kalau masih tinggi kita tidak akan kirim sampai stok itu bisa dihabiskan," ujarnya.

Lihat Juga : RK Minta Pusat Kirim 15 Juta Dosis Vaksin Covid Tiap Bulan

Lebih lanjut, Budi mengatakan pihaknya terus mempercepat vaksinasi Covid-19. Pemerintah telah menargetkan 2 juta dosis Covid-19 per hari mulai Agustus ini.

Ia menyebut distribusi dan pelaksanaan vaksinasi akan dibebankan kepada pemerintah daerah dengan target 1,2 juta dalam sehari, kemudian Polri 600 ribu per hari, TNI 500 ribu per hari dan 2,5 juta per hari oleh BKKBN.

Adapun pembagian alokasi vaksin sebesar 80 persen untuk daerah dan 20 persen dari stok pusat.

"Diharapkan ada koordinasi yang erat antara pemerintah daerah, TNI/Polri dan nantinya kalau ada kebutuhan dengan BKKBN di daerah tersebut. Koordinasi ini penting untuk menentukan prioritas dosis 1 dan 2 serta alokasi dari vaksinatornya," ujar Budi.

Mantan direktur utama Bank Mandiri itu juga menekankan vaksin akan diprioritaskan ke daerah-daerah yang tingkat penularan dan kasus kematiannya tinggi.

Sejauh ini, kata Budi, pemerintah telah mengamankan stok vaksin covid-19 sebanyak 428 juta. Indonesia sudah kedatangan 180.072.080 dosis vaksin baik dari Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, maupun Sinopharm.

Lihat Juga : Kemenkes Siapkan Vaksin Moderna untuk Masyarakat Umum

Data Kemenkes per Selasa (10/8) Pukul 12.00 WIB mencatat sebanyak 51.759.158 orang telah menerima dosis pertama vaksin Covid-19. Sementara baru 25.174.788 orang rampung menerima dua dosis vaksin Covid-19.

Target vaksinasi pemerintah dari total sasaran 208.265.720 orang baru menyentuh 24,85 persen untuk suntikan dosis pertama. Sedangkan suntikan dosis kedua baru berada di angka 12,09 persen.