Kartu Vaksin Belum Jadi Syarat Layanan Publik di Sumsel

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) belum mewajibkan kartu vaksin covid-19 sebagai syarat warga mendapatkan akses pelayanan publik. Pasalnya, tingkat vaksinasi provinsi masih rendah.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan capaian vaksinasi baru 15,5 persen atau sekitar 993 ribu orang dari target 6,4 juta orang.

"Kalau itu (kewajiban menunjukkan kartu vaksin) diberlakukan saat ini sama saja dengan menutup pelayanan, belum semua masyarakat tervaksinasi saat ini," kata Herman seperti dikutip dari Antara, Selasa (10/8).

Herman menilai kebijakan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu dapat diterapkan di daerah yang capaian vaksinasinya sudah mencapai 70 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Lesty Nuraini mengungkapkan pemerintah akan mempercepat vaksinasi kepada warga. Namun, hal itu dilakukan dengan melihat pasokan yang ada.

"Tentunya diupayakan untuk yang belum tervaksin bisa segera dilaksanakan penyuntikan, dengan memanfaatkan distribusi vaksin yang diterima saat ini," katanya.

Pada pekan ke-IV Juli lalu, alokasi vaksin tambahan dari Kementerian Kesehatan terdiri dari 3.190 vial vaksin Moderna, 15.000 vial vaksin Corovax, 240 vial vaksin AstraZeneca dan 6.390 vial vaksin Sinovac Biofarm.

Jumlah tersebut baru diprioritaskan untuk masyarakat kategori sumber daya manusia kesehatan (SDMK) penyuntikan ketiga dan penyuntikan dosis pertama masyarakat umum.

Adapun rincian capaian vaksinasi di Sumsel terdiri dari SDM Kesehatan 98,65 persen dari target, pelayanan publik sudah lebih dari 100 persen, dan lansia 13,29 persen. Berikutnya, remaja tiga persen dan masyarakat rentan umum 4,34 persen dari target.