Komnas Perempuan Apresiasi KSAD Hapus Tes Keperawanan

Komnas Perempuan mengapresiasi keputusan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menghapus tes keperawanan atau himen dalam seleksi calon anggota Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad). Kini, pihaknya menunggu kebijakan tertulis.

"Sebagai political will (kemauan politik) pernyataan Kasad itu perlu kita apresiasi," kata Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Jumat (13/8).

Lihat Juga : KSAD Ungkap Tes Keperawanan Calon Bintara Dihapus Sejak Mei

Meski demikian, kata Rini, Komnas Perempuan masih menunggu Andika menuangkan keputusan tersebut dalam kebijakan tertulis secara resmi.

Dengan demikian, kebijakan tersebut bisa menjadi rujukan bagi matra lain di lingkungan TNI. Di sisi lain, Komnas Perempuan juga bisa mengutip kebijakan tersebut dalam laporan mereka.

"Kita menunggu kebijakan tertulisnya. Kan, itu akan lebih kuat ya dan publik juga pasti akan sangat senang karena ada bukti terhadap pernyataan tersebut," jelas Rini.

Sejauh ini, Komnas Perempuan baru mengetahui bahwa tes keperawanan diberlakukan di lingkungan TNI. Menurut Rini, pihaknya juga pernah menerima laporan bahwa lingkungan Polri telah menghapus tes tersebut.

Namun, hingga saat ini Komnas Perempuan belum menerima salinan dari kebijakan tertulis penghapusan tes tersebut.

Lihat Juga : Komnas HAM Dukung KSAD Hapus Tes Keperawanan Calon Kowad

Menurutnya, keputusan KSAD Andika akan menjadi langkah progresif jika ia menuangkan keputusan itu dalam kebijakan tertulis.

"Kan, dia jadi preseden untuk penghapusan kebijakan tes himen lainnya," ujar Rini.

Lebih lanjut, Rini mempertanyakan hubungan tes keperawanan dengan kapasitas dan kapabilitas calon prajurit perempuan. Ia juga mempersoalkan apakah ketiadaan himen tersebut berdampak pada ketidakmampuan seorang perempuan dalam membela negara.

Sementara, dari sisi kesehatan, ia mempertanyakan hubungan ketiadaan himen dengan penilaian kesehatan perempuan secara keseluruhan.

"Apa indikatornya kalau himen rusak apakah seluruh kesehatan dari prajurit perempuan itu bermasalah?" protes Rini.

Menurut Rini, tes keperawanan bersifat subjektif dan kerap digunakan sebagai alat ukur moralitas seseorang. Padahal, bentuk dan karakteristik himen setiap perempuan berbeda-beda. Beberapa perempuan memiliki himen yang tipis, seperti jaring-jaring lebar ataupun padat.

Lihat Juga : TNI AD Tak Lagi Berlakukan Tes Keperawanan Bagi Calon Kowad

Beberapa jenis himen tersebut, kata Rini, bisa sangat rapuh. Himen perempuan bisa saja robek saat olah raga atau melakukan aktivitas lainnya.

"Jadi penyebab robeknya himen banyak sekali dan himen seharusnya tidak bisa menjadi indikator baik buruknya seseorang, bermoral tidaknya seseorang," jelas Rini.

Selain itu, Komnas Perempuan juga menilai tes himen sebagai bentuk diskriminasi. Sebab, tes itu hanya diberlakukan terhadap calon prajurit perempuan.

Lebih jauh, tes tersebut juga bersifat intrusif. Tes keperawanan membuat calon prajurit wanita merasa malu, takut, hingga trauma.

"Dan pada titik tertentu ini menimbulkan depresi juga bagi calon prajurit perempuan," tutur Rini.

Andika Perkasa mengungkapkan tes keperawanan bagi calon prajurit perempuan TNI AD sudah dihapus sejak Mei 2021. Penghapusan tes keperawanan ini tidak hanya bagi calon prajurit tapi juga untuk calon istri dari prajurit pria yang mengajukan izin menikah.

"Sudah sejak Mei lalu, mulai diterapkan dalam seleksi penerimaan Bintara di setiap Kodam," kata Andika usai meninjau dan berbincang dengan prajurit TNI-AD dan US Army peserta Latihan Bersama Garuda Shield di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Amborawang pada Kamis (12/8), dikutip dari Antara.