Venue PON Papua Dipalang Warga, Pembangunan Sempat Terhenti

Pembangunan venue akuatik pekan olahraga nasional (PON) XX 2021 Papua sempat terhenti karena dipalang warga Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menyatakan tidak akan mengambil pendekatan hukum untuk menangani kasus pemalangan tersebut.

"Sempat dipalang oleh keluarga besar suku Ohee yang meminta penyelesaian lahan seluas 8 hektare, yang dampaknya adalah aktivitas pembangunan dan operasional pergeseran peralatan venue terhenti," kata Mathius kepada wartawan pada Rabu (18/8).

Dia menjelaskan, kepolisian tengah melakukan pendekatan agar pembangunan venue itu tak terhenti. Apalagi, kata dia, pertandingan PON sudah akan mulai berlangsung beberapa waktu ke depan.

Lihat Juga : Demi PON, Vaksinasi di 5 Daerah di Papua Akan Dipercepat

Menurut Mathius, permasalahan itu tengah diselesaikan oleh Biro Hukum Pemprov Papua dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Papua. Polisi, kata dia, akan mengutamakan pendekatan budaya dalam menyelesaikan masalah ini.

"Saya ingatkan untuk mekanisme penyelesaian permasalahan ini jangan sampai melanggar hukum, karena kemarin saya bersama Bapak Pangdam dan Ketua PB PON sudah mengecek venue-venue yang bermasalah dan dari Pemda akan memberikan uang permisi. Untuk teknis pembagiannya nanti akan diatur pihak Pemda," ucap dia.

"Nanti kami Polda Papua akan bantu dorong ke Pemerintah Provinsi dengan mengutamakan pendekatan budaya," tambahnya.

Polisi mencatat setidaknya ada empat lokasi pembangunan venue yang masih berproses di bawah 50 persen jelang penyelenggaraan PON Papua pada Oktober nanti.

Disebutkan bahwa permasalahan itu berkaitan karena pembayaran hak ulayat dan masalah pembangunan jalan alternatif yang kemudian membuat masyarakat setempat melakukan pemalangan.

"Saat ini Polda Papua telah membentuk Tim penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan pada Venue yang belum tuntas dan melakukan asistensi tuntutan oleh masyarakat," kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal, Senin (16/8).

Polisi pun dikerahkan untuk mengantisipasi dan mengamankan apabila pemalangan-pemalangan terus berlanjut di sekitar wilayah pembangunan tersebut.

Pada Juli lalu, Presiden Joko Widodo memastikan penyelenggaraan PON Papua 2020 akan digelar sesuai dengan rencana pada 2-15 Oktober mendatang.

Menpora Zainudin Amali mengatakan bahwa gelaran tersebut telah dilakukan berdasarkan perhitungan matang dan objektif di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.

"Presiden meminta PON tetap lanjut, karena laporan dari Menteri, Gubernur dan Ketua KONI memang kita masih bisa jalan kecuali suatu saat nanti ada situasi yang lebih dari yang kita perkirakan sebelumnya," kata Menpora usai rapat terbatas (Ratas) pada Selasa (13/7).

Lihat Juga : 600 Polisi Dikirim ke Papua Jelang Penyelenggaraan PON