Riza Ajak DPRD DKI Dialog soal Formula E Cegah Interpelasi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap permasalahan gelaran balap mobil listrik Formula E bisa selesai lewat dialog dengan anggota DPRD KI tanpa harus menggunakan hak interpelasi.

Riza mengatakan pihaknya bakal menjelaskan masalah Formula E secara transparan kepada seluruh anggota dewan kebon sirih.

"Sebelum sampai interpelasi, mudah-mudahan tidak perlu sampai interpelasi, kita bisa dialog, bisa diskusi, semua silahkan ditanyakan secara terbuka, secara transparan," kata Riza kepada wartawan, Rabu (18/8).

Riza mengatakan proses untuk menggelar Formula E telah dilakukan pihaknya sejak lama. Balapan yang rencananya digelar pada 2020 itu pun tertunda akibat pandemi Covid-19.

Menurutnya, tidak ada laporan kendala berarti yang diterima pihaknya. Ia pun berharap Formula E bisa digelar di Jakarta pada 2022 mendatang.

"Mudah-mudahan juga tidak ada kasus yang luar biasa terkait Covid di tahun 2022, apalagi vaksin kan dalam satu bulan ke depan sudah selesai di DKI Jakarta," ujarnya.

PSI Optimistis Interpelasi Jalan

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Sianipar mengatakan seluruh anggota Fraksi PSI di DPRD DKI sudah menandatangani usulan pengajuan interpelasi terhadap Anies Baswedan terkait gelaran Formula E.

"PSI DKI Jakarta juga telah mengumpulkan tanda tangan 8 anggota DPRD-nya, kemarin sudah lengkap ditandatangani," kata Michael dalam konferensi pers virtual, Rabu (18/8).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menyampaikan berdasarkan aturan tata tertib DPRD, diperlukan minimal 15 orang dan dua fraksi untuk membawa usulan interpelasi ke rapat paripurna.

"Paripurna itu akan meminta persetujuan dan bagaimana itu bisa disetujui ketika 50 persen dari yang hadir menyetujui dari apa yang diusulkan terkait permintaan kejelasan dari Gubernur DKI Jakarta," kata Idris.

Idris optimistis interpelasi terhadap Anies terkait Formula E akan disetujui dalam rapat paripurna. Selain Fraksi PSI, saat ini sudah ada lima anggota Fraksi PDIP yang setuju menggunakan hak interpelasi.

"Berarti sudah 13. Artinya untuk menggulirkan paripurna interpelasi ini adalah hal yang sangat optimis," ujarnya.

Merujuk pada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, hak interpelasi diusulkan paling sedikit oleh 15 anggota DPRD. Selain itu, usulan interpelasi juga harus disampaikan lebih dari satu fraksi.

Usulan itu kemudian harus mendapat persetujuan di rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir.

Berbeda dengan PSI dan PDIP, Fraksi PAN menyatakan rencana untuk interpelasi itu kurang tepat, sebab proses penyelenggaraan Formula E sebelumnya telah mendapat persetujuan DPRD.

Fraksi PKS menyebut tidak perlu ada interpelasi sebab penjelasan dari Pemprov sudah tepat. Sementara Gerindra, menyatakan belum bisa mengambil keputusan apakah akan ikut bergabung dengan untuk interpelasi atau tidak.