Gibran Kena Sanggahan Warga, Target Rel Layang Joglo Meleset

Target Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meletakkan batu pertama pembangunan elevated rail atau rel layang Joglo pada Juli tak tercapai. Hal itu disebut karena ada sejumlah sanggahan.

Wacana peletakan batu pertama atau groundbreaking Elevated Rail Joglo pada bulan Juli disampaikan Gibran beberapa hari usai dilantik menjadi Wali Kota Solo Februari 2021.

Elevated Rail Joglo menjadi salah satu program prioritas untuk mengurai kemacetan di perlintasan kereta api Joglo yang selama bertahun-tahun menjadi titik kemacetan di Solo.

Hingga kini, proses pembebasan lahan dari hunian warga tak kunjung selesai.

Gibran mengatakan pembebasan lahan masih dalam masa sanggah. Menurutnya, ada sanggahan dari sejumlah warga terkait pembebasan lahan terdampak pembangunan elevated rail tersebut.

"Masih ada beberapa sanggahan. Tunggu dulu," katanya, Kamis (19/8).

Pembangunan elevated rail Joglo diperkirakan bakal membongkar sekitar 500 hunian di sepanjang rel yang akan dibangun. Hunian tersebut berstatus bangunan liar karena berada di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Gibran mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) mengedepankan pendekatan persuasif terhadap warga terdampak. "Kita lewati semua prosesnya dari A sampai Z," katanya.

Camat Banjarsari, Beni Supartono Putro menjelaskan ada 72 warga yang mengajukan sanggahan atas hasil pendataan luas bangunan. Mereka tersebar di empat kelurahan dengan rincian 32 bangunan di Kelurahan Gilingan, satu di Kelurahan Joglo, 25 di Kelurahan Nusukan, dan 14 di Kelurahan Banjarsari.

Menurut Beni, banyak sanggahan warga tidak substansial atau tidak berdampak pada besaran nilai ganti rugi. "Misalnya dia tinggal sudah 15 tahun tapi ditulis 5 tahun," lanjut dia.

Meski demikian, ia mengaku ada juga sanggahan warga terkait luasan bangunan yang berdampak pada besaran ganti rugi yang diberikan. "Masalah luasan itu ada tapi tidak banyak," katanya.

Menyikapi sanggahan tersebut, terang Beni, petugas akan kembali melakukan pengukuran ke bangunan milik warga yang mengajukan sanggahan. Hasil pengukuran terakhir tersebut akan digunakan sebagai dasar keputusan final yang akan disampaikan secara tertulis.

"Misalnya setelah diukur lagi ternyata lebih kecil, nanti yang dipakai yang terakhir ini," katanya.

Ia menambahkan setelah urusan ganti rugi rampung, Pemkot akan melanjutkan tahapan berikutnya dengan mengadakan lahan baru untuk permukiman warga terdampak pembangunan. Dengan pengadaan lahan secara kelompok, diharapkan biaya pengurusan tanah hingga terbit sertifikat bisa lebih efisien dibanding pengadaan secara individu.

"Kalau masalah sanggahan ini lancar, September kami harapkan ganti ruginya sudah cair," katanya.

Namun ia tidak bisa memastikan kapan pembangunan rel layang bisa dimulai. Mengingat proses pengadaan lahan dan pembongkaran 500-an bangunan di sepanjang rel layang akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Untuk target itu kami tidak bisa memastikan," ucap Beni.