Rangkuman Covid: 1.361 Kematian hingga Ribut Vaksinasi NasDem

Pandemi Covid-19 di Indonesia belum juga berakhir di saat pemerintah terus berupaya menggenjot vaksinasi hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berkali-kali.

Penambahan kasus positif Covid-19 juga masih di atas 10 ribu per hari. Berdasarkan data Satuan Tugas (satgas) penanganan Covid-19, pertambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia bertambah 16.744 kasus. Jumlah itu menjadikan total kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 3.967.048.

Lihat Juga : Sampah Masker di Surabaya Mencapai 800 Kg per Bulan

Tambahan kasus kesembuhan per hari ini juga tercatat 23.011 orang. Sehingga, total kesembuhan menjadi 3.522.048 orang. Namun, Satgas juga mencatat sebanyak 1.361 meninggal hari ini. Dengan pertambahan itu, total pasien meninggal akibat Covid-19 di Indonesia menjadi 125.342 orang.

Berikut sejumlah informasi terkait Covid-19 selama 24 jam terakhir yang telah CNNIndonesia.com rangkum:

Kematian Covid-19 RI masih tertinggi di dunia

Indonesia mencatat kasus kematian akibat Covid-19 tertinggi di dunia selama tiga hari berturut-turut pada 18-20 Agustus.

Rekor terlihat pada 19 Agustus lalu saat angka kematian menyentuh 1.492 kasus. Sedangkan sebelumnya, 18 Agustus sekitar 1.128 kasus dan pada Jumat (20/8), kematian harian di Indonesia mencapai 1.348 kasus.

Berdasarkan data Worldometer, kini totalnya mencapai 123.981 kasus meninggal dunia akibat Covid-19 per Jumat (20/8).

Vaksinasi massal NasDem di Sorong tak berizin

Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau menegaskan bahwa tindakan Kasatpol PP Kota Sorong yang berniat membubarkan pelaksanaan vaksinasi yang digelar Partai NasDem sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kegiatan mereka (vaksinasi) belum ada izin. Ini kegiatan Partai Nasdem. Dominggus datang bukan dengan kapasitas sebagai Gubernur Papua Barat, tetapi sebagai ketua DPW Partai NasDem," ujar Wali Kota Sorong, saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Sabtu (21/8).

Selain belum mengantongi izin, wali kota juga membeberkan bahwa Dominggus Mandacan datang mengenakan atribut partai, sedangkan pengikutnya mengenakan atribut pemerintahan.

Lihat Juga : Keluarga Sebut Sastrawan Budi Darma Meninggal Dunia Covid-19

Seruan tak tunda vaksinasi

Pakar imunisasi Elizabeth Jane Soepardi meminta masyarakat tak pilih-pilih mereka dan segera mengikuti vaksinasi, mengingat penularan Covid-19 yang cepat.

Jane menyebut, ketersediaan vaksin Covid-19 saat ini semakin terbatas. Di sisi lain, virus corona terus bermutasi menjadi beragam varian baru. Untuk itu, Jane mendorong masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi.

"Semakin ganas virus melalui varian-variannya, maka pemerintah akan lebih mudah mengalahkannya dengan menggunakan vaksin dari berbagai platform, misalnya Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna dan Pfizer," ujar Jane.

Vaksinasi anak sekolah DKI ditargetkan rampung Agustus

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan seluruh anak usia sekolah yakni 12-17 tahun sudah divaksinasi Covid-19 pada Agustus tahun ini.

"Kita harapkan sesegera mungkin di Agustus ini sudah harus selesai. Angka sementara (sekarang) yang sudah tervaksin sekitar 750 ribu orang," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti, Jumat (20/8).

200 ibu hamil vaksinasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur, bakal mencari 200 dari sekitar 1.000 ibu hamil yang tak datang saat vaksinasi Covid-19 massal di Airlangga Convention Centre (ACC) Kampus C Universitas Airlangga (Unair) pada Kamis (19/8) kemarin.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, pihaknya pun bakal melakukan vaksinasi door to door, atau mendatangi 200 ibu hamil itu.

"Kemarin sasaran 1.000, baru tercapai 800," kata Febria Rachmanita, Jumat (20/8).

"Ya, ketika mereka tidak bisa [datang]. Seperti kita lakukan pada lansia, disabilitas, kami lakukan door to door. Kalau mereka masih belum berkenan ya kami datangi," ucapnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut provinsinya, secara teori, akan mampu mencapai 400 ribu dosis vaksinasi per hari pada akhir bulan ini. Hal itu dalam rangka mengejar kebutuhan 75 juta dosis hingga Desember 2021.

"75 juta dosis vaksin yang dibutuhkan sampai Desember 2021 atau 15 juta dosis per bulan atau 400-500 ribu vaksinasi per hari," kata Ridwan Kamil kala meninjau Sentra Vaksinasi Ganesha, Gedung Sabuga Bandung, Jumat (20/8).

"Nanti tanggal 28 Agustus 2021 menurut teori kami 400 ribu per harinya akan pecah rekor di tanggal itu," lanjutnya.

Lihat Juga : Raja Malaysia Resmi Lantik Ismail Sabri Jadi PM Baru

27 persen pegawai BUMN belum vaksinasi

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan 27 persen pegawai perusahaan pelat merah belum divaksinasi covid-19. Beberapa dari mereka berada di wilayah perkebunan dan pertambangan.

Erick menjelaskan pihaknya akan mempercepat proses vaksinasi terhadap 27 persen pegawai BUMN tersebut. Hal ini sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah untuk mengakselerasi program vaksinasi covid-19.

"27 persen kami percepat, karena ada di wilayah perkebunan, pertambangan. Ini perlu distribusi," ujar Erick dalam wawancara bersama CNN TV, dikutip Jumat (20/8).

Dugaan konflik kepentingan harga PCR

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti potensi konflik kepentingan dalam penetapan harga tes Polymerase Chain Reaction (PCR).

Peneliti ICW, Wana Alamsyah mengatakan potensi itu dipengaruhi salah satunya karena status rangkap jabatan Abdul Kadir sebagai Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan (Dirjen Yankes) sekaligus Komisaris Utama di salah satu BUMN yaitu Kimia Farma.

"Kita tahu bahwa Kimia Farma juga melayani pemeriksaan PCR begitu. Pertanyaan sederhana kami, bagaimana mungkin seseorang yang menetapkan harga PCR ini juga menduduki komisaris utama di dalam salah satu BUMN?" kata Wana dalam Youtube Lapor Covid-19, Jumat (20/8).

Terpisah, Abdul Kadir membantah dugaan adanya konflik kepentingan yang melibatkan dirinya dalam penetapan harga PCR. Ia menyebut penunjukan dirinya sebagai komisaris belum berlangsung lama. Selain itu, kata Abdul, kapasitas dirinya sebagai komisaris di Kimia Farma adalah sebagai perpanjangan pemerintah dan masyarakat. Sehingga, tidak menyalahi aturan.

Lihat Juga : Tunanetra Hartoyo Menolak Menyerah pada 'Gelap' dan Pandemi