Selisik di Balik Bertamunya Gerindra ke Markas PDIP
CNN Indonesia
Rabu, 25 Agu 2021 13:58 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Rombongan DPP Gerindra yang dipimpin Sekjen Ahmad Muzani bertandang ke markas DPP PDIP, Jakarta Pusat. (Arsip Istimewa/Tim Media PDIP)
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah pengurus elite Partai Gerindrabertandang ke markas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (24/8).
Di akhir pertemuan utama yang berlangsung tertutup itu mereka membahas banyak hal, tetapi membantah membicarakan Pemilu 2024.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan salah satu topik pembicaraan yang dibahas yakni tentang pandemi Covid-19 di Indonesia. Terutama mengenai bagaimana membantu pemerintah lewat parlemen dalam konteks penanganan pandemi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami tidak bicara yang lain [pemilu 2024]. Perlu ada penguatan pemerintah, minimal yang kita miliki adalah kekuatan politik di DPR. Itu yang akan kita berikan terus-menerus kepada pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 ini," ujar Muzani di Kantor DPP PDIP yang disiarkan secara virtual, Selasa (24/8).
Hal itu kemudian ditegaskan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menyatakan saat ini pihaknya sedang fokus menangani pandemi Covid-19.
Dalam kunjungan tersebut, Muzani mengajak elite partainya yang berada di DPP Gerindra seperti Sugiono, Prasetio Hadi, Puti Sari, Susi Marleni, Andre Rosiade, dan Moreno Soeprapto.
Sementara tuan rumah, Hasto pun didampingi elite partai yang berada di di DPP PDIP beberapa di antaranya Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto, juga kader yang kini menjabat Menkumham Yasonna H Laoly. Kemudian ada juga Komarudin Watubun, Utut Adianto, Eriko Sotarduga, Ahmad Basarah, Djarot Saiful Hidayat. Lalu Sri Rahayu, Bambang Wuryanto, Sadarestuwati, dan Nusyirwan Soedjono.
Pada hari yang sama, Ketua Umum Gerindra yang kini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terbang ke Kalimantan Timur (Kaltim) mendampingi kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo(Jokowi) yang notabenenya adalah petugas partai PDIP. Salah satu agenda dari kunker itu adalah meninjau dan meresmikan tol penunjang ibu kota negara (IKN) yang baru di Kaltim.
Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur ditemani Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Selasa, 24 Agustus 2021.
Melihat dua peristiwa tersebut, Analis politik Exposit Strategic, Arif Susanto, menilai itu bukanlah kebetulan semata melainkan sudah direncanakan jauh-jauh hari sehingga bisa mempunyai makna penting.
Ia menuturkan setidaknya ada dua hal yang bisa dianalisis dalam dua peristiwa pertemuan dimaksud, yakni menguatnya isu amendemen UUD 1945 untuk untuk mengatur Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) dan Pemilu 2024.
"Dugaan saya, di antara yang mempertautkan itu ada dua. Satu adalah kepentingan untuk amendemen yang tampaknya sudah mulai menemukan titik temu. Kedua adalah kebutuhan untuk, ya, menjadi lebih lentur terkait dengan peluang-peluang yang bisa dibangun menuju 2024," ujar Arif kepada CNNIndonesia.com saat dimintai pendapatnya melalui sambungan telepon, Selasa (24/8).
Ia menilai makin menguatnya isu amendemen UUD 1945 dapat dilihat dari sikap faksi-faksi di PDIP yang sudah mulai ada kesepahaman untuk tidak lagi menyentuh isu jabatan tiga periode presiden. Kemudian, lanjut Arif, isu amendemen kini menjadi isu setiap partai politik.
"NasDem atau Demokrat misalnya mulai bersuara. Dalam konteks itu, saya kira PDIP terutama punya kebutuhan untuk membangun kesepahaman dengan partai lain dalam hal ini Gerindra supaya mereka satu suara menyangkut amendemen," imbuhnya.
Meskipun, ia mafhum bahwa kesepakatan politik turut menyangkut timbal balik. Menurut Arif, menjadi menarik jika kedua partai tersebut mempunyai paham yang sama terkait amendemen. Kemudian, pertanyaannya, apa yang bisa dipertukarkan?
"Jangan-jangan juga ada isu-isu menyangkut kebijakan pemerintah atau isu-isu menyangkut rancangan-rancangan yang sudah masuk dalam Prolegnas sebab setelah ini ada tendensi bahwa DPR menjadi lebih aktif dibandingkan sebelumnya," tutur Arif.
Senada, Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, menilai isu amendemen UUD 1945 kemungkinan besar menjadi bahan pembahasan antara PDIP dan Gerindra, mengingat kedua partai itu merupakan partai besar di parlemen.
"Ini tentu menggambarkan bahwa kekuatan mereka merupakan kekuatan signifikan dalam menyukseskan program pemerintah terutama di MPR dan DPR. Nah, isu sekarang ini kan mau amendemen terbatas yang diwacanakan MPR. Kalau tidak ada dukungan dari kedua parpol, tentu karena syaratnya 2/3, amendemen itu akan sulit," ucap dia.
Oleh karena itu, menurutnya pertemuan yang dilakukan di markas PDIP itu bisa jadi merupakan langkah awal untuk membangun komunikasi politik terkait agenda dimaksud yakni menyukseskan amendemen UUD 1945.
"Antara PDIP dengan Gerindra barangkali pemahaman atau kesepakatan dalam konteks komunikasi politik itu yang mereka bangun," tutur Asrinaldi.
Analis Politik dari Exposit Strategic Arif Susanto menuturkan upaya 'bergandengan tangan' untuk membuat peluang terkait Pemilu 2024 tak bisa dilepaskan dari peristiwa pertemuan Jokowi-Prabowo dan pengurus PDIP-Gerindra.
Menurut dia, PDIP sedang berupaya membuka berbagai kemungkinan. Partai berlogo banteng dengan perolehan suara besar yang beberapa kadernya selalu menjadi pilihan dalam bursa calon presiden-wakil presiden sejumlah lembaga survei mempunyai nilai tawar yang tinggi.
Setidaknya ada tiga nama kader PDIP yang menjadi pilihan dan kerap masuk pantauan sejumlah lembaga survei yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua DPR Puan Maharani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Sedangkan di Gerindra ada Prabowo dan Sandiaga Uno--mantan Cawapres Pilpres 2019 yang kini menjadi Menparekraf.
"Melihat fakta bahwa UUD 1945 bilang yang mencalonkan presiden/wakil presiden itu hanya bisa lewat parpol, maka bargaining parpol jelas lebih besar. Faktanya sampai saat ini enggak ada partai yang suaranya lebih besar dari PDIP. Maka, masuk akal kalau Gerindra yang datang ke PDIP," kata Arif yang juga akademisi di Universitas Paramadina tersebut.
Arif lantas menyinggung faksi Puan dan faksi Ganjar yang menurutnya menjadi batu uji guna mengetahui sosok tepat yang bisa diterima banyak pihak.
"Faksi antara Ganjar dan Puan perlu juga untuk dilihat tidak semata-mata sebagai bentuk tidak padunya PDIP, melainkan sebagai satu batu uji untuk melihat siapa yang kira-kira teruji dan kemudian diterima oleh banyak pihak. Sebab, kalau satu pihak peluang menangnya kecil," ucap Arif.
Ia menilai kalkulasi untuk menentukan calon tidak mudah. Ini pekerjaan besar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Misal, kalau mencalonkan Ganjar dengan risiko kalah lebih besar manakala lawannya adalah Prabowo, ya, bukan tidak mungkin memilih Puan sebagai calon wakil presiden akan memberi keuntungan politik lebih baik bagi PDIP. Kalkulasi itu tidak mudah," tandasnya.
Soal keuntungan politik itu, Arif mencontohkan yang pernah dilakoni Jusuf Kalla (JK) yang menjadi wapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004-2009.
"Kalau kita melihat misalnya, kita balik lagi ke 2004, Megawati maju sama Prabowo, tapi pada akhirnya yang menang kan SBY-JK. Kalau kita melihat posisi JK, waktu itu dia bukan orang nomor satu di Golkar. Tapi, dengan memenangi pemilu, dia bisa garap banyak hal dalam kekuasaan politik. Ini juga saya pikir yang menjadi bagian Megawati untuk menentukan apakah PDIP akan mengambil posisi dalam capres atau cawapres," katanya.
Di satu sisi, pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, memandang ikut sertanya Prabowo dalam kunker Jokowi ke Kalimantan Timur pada Selasa (24/8) lalu sulit untuk tidak dikaitkan dengan peralihan kepemimpinan dalam hal ini Pemilu 2024.
Sebab, agenda keduanya bertepatan dengan pertemuan antara jajaran PDIP dengan Gerindra yang notabene menjadi representasi partai kedua tokoh dimaksud.
"Saya meyakini itu bagian dari upaya untuk mengomunikasikan hal lain karena ketika ke daerah mereka leluasa. Mungkin satu di antaranya membicarakan transisi kepemimpinan karena memang wacana Prabowo-Puan sudah menguat. Bagaimanapun tentu pak Jokowi juga punya pendukung," kata Asrinaldi.
Sejumlah pengurus elite Partai Gerindrabertandang ke markas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (24/8).
Di akhir pertemuan utama yang berlangsung tertutup itu mereka membahas banyak hal, tetapi membantah membicarakan Pemilu 2024.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan salah satu topik pembicaraan yang dibahas yakni tentang pandemi Covid-19 di Indonesia. Terutama mengenai bagaimana membantu pemerintah lewat parlemen dalam konteks penanganan pandemi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami tidak bicara yang lain [pemilu 2024]. Perlu ada penguatan pemerintah, minimal yang kita miliki adalah kekuatan politik di DPR. Itu yang akan kita berikan terus-menerus kepada pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 ini," ujar Muzani di Kantor DPP PDIP yang disiarkan secara virtual, Selasa (24/8).
Hal itu kemudian ditegaskan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menyatakan saat ini pihaknya sedang fokus menangani pandemi Covid-19.
Dalam kunjungan tersebut, Muzani mengajak elite partainya yang berada di DPP Gerindra seperti Sugiono, Prasetio Hadi, Puti Sari, Susi Marleni, Andre Rosiade, dan Moreno Soeprapto.
Sementara tuan rumah, Hasto pun didampingi elite partai yang berada di di DPP PDIP beberapa di antaranya Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto, juga kader yang kini menjabat Menkumham Yasonna H Laoly. Kemudian ada juga Komarudin Watubun, Utut Adianto, Eriko Sotarduga, Ahmad Basarah, Djarot Saiful Hidayat. Lalu Sri Rahayu, Bambang Wuryanto, Sadarestuwati, dan Nusyirwan Soedjono.
Pada hari yang sama, Ketua Umum Gerindra yang kini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terbang ke Kalimantan Timur (Kaltim) mendampingi kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo(Jokowi) yang notabenenya adalah petugas partai PDIP. Salah satu agenda dari kunker itu adalah meninjau dan meresmikan tol penunjang ibu kota negara (IKN) yang baru di Kaltim.
Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur ditemani Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Selasa, 24 Agustus 2021.
Melihat dua peristiwa tersebut, Analis politik Exposit Strategic, Arif Susanto, menilai itu bukanlah kebetulan semata melainkan sudah direncanakan jauh-jauh hari sehingga bisa mempunyai makna penting.
Ia menuturkan setidaknya ada dua hal yang bisa dianalisis dalam dua peristiwa pertemuan dimaksud, yakni menguatnya isu amendemen UUD 1945 untuk untuk mengatur Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) dan Pemilu 2024.
"Dugaan saya, di antara yang mempertautkan itu ada dua. Satu adalah kepentingan untuk amendemen yang tampaknya sudah mulai menemukan titik temu. Kedua adalah kebutuhan untuk, ya, menjadi lebih lentur terkait dengan peluang-peluang yang bisa dibangun menuju 2024," ujar Arif kepada CNNIndonesia.com saat dimintai pendapatnya melalui sambungan telepon, Selasa (24/8).
Ia menilai makin menguatnya isu amendemen UUD 1945 dapat dilihat dari sikap faksi-faksi di PDIP yang sudah mulai ada kesepahaman untuk tidak lagi menyentuh isu jabatan tiga periode presiden. Kemudian, lanjut Arif, isu amendemen kini menjadi isu setiap partai politik.
"NasDem atau Demokrat misalnya mulai bersuara. Dalam konteks itu, saya kira PDIP terutama punya kebutuhan untuk membangun kesepahaman dengan partai lain dalam hal ini Gerindra supaya mereka satu suara menyangkut amendemen," imbuhnya.
Meskipun, ia mafhum bahwa kesepakatan politik turut menyangkut timbal balik. Menurut Arif, menjadi menarik jika kedua partai tersebut mempunyai paham yang sama terkait amendemen. Kemudian, pertanyaannya, apa yang bisa dipertukarkan?
"Jangan-jangan juga ada isu-isu menyangkut kebijakan pemerintah atau isu-isu menyangkut rancangan-rancangan yang sudah masuk dalam Prolegnas sebab setelah ini ada tendensi bahwa DPR menjadi lebih aktif dibandingkan sebelumnya," tutur Arif.
Senada, Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, menilai isu amendemen UUD 1945 kemungkinan besar menjadi bahan pembahasan antara PDIP dan Gerindra, mengingat kedua partai itu merupakan partai besar di parlemen.
"Ini tentu menggambarkan bahwa kekuatan mereka merupakan kekuatan signifikan dalam menyukseskan program pemerintah terutama di MPR dan DPR. Nah, isu sekarang ini kan mau amendemen terbatas yang diwacanakan MPR. Kalau tidak ada dukungan dari kedua parpol, tentu karena syaratnya 2/3, amendemen itu akan sulit," ucap dia.
Oleh karena itu, menurutnya pertemuan yang dilakukan di markas PDIP itu bisa jadi merupakan langkah awal untuk membangun komunikasi politik terkait agenda dimaksud yakni menyukseskan amendemen UUD 1945.
"Antara PDIP dengan Gerindra barangkali pemahaman atau kesepakatan dalam konteks komunikasi politik itu yang mereka bangun," tutur Asrinaldi.
Rombongan DPP Gerindra yang dipimpin Sekjen Ahmad Muzani bertandang ke markas DPP PDIP, Jakarta Pusat. (Arsip Istimewa/Tim Media PDIP)
Analis Politik dari Exposit Strategic Arif Susanto menuturkan upaya 'bergandengan tangan' untuk membuat peluang terkait Pemilu 2024 tak bisa dilepaskan dari peristiwa pertemuan Jokowi-Prabowo dan pengurus PDIP-Gerindra.
Menurut dia, PDIP sedang berupaya membuka berbagai kemungkinan. Partai berlogo banteng dengan perolehan suara besar yang beberapa kadernya selalu menjadi pilihan dalam bursa calon presiden-wakil presiden sejumlah lembaga survei mempunyai nilai tawar yang tinggi.
Setidaknya ada tiga nama kader PDIP yang menjadi pilihan dan kerap masuk pantauan sejumlah lembaga survei yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua DPR Puan Maharani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Sedangkan di Gerindra ada Prabowo dan Sandiaga Uno--mantan Cawapres Pilpres 2019 yang kini menjadi Menparekraf.
"Melihat fakta bahwa UUD 1945 bilang yang mencalonkan presiden/wakil presiden itu hanya bisa lewat parpol, maka bargaining parpol jelas lebih besar. Faktanya sampai saat ini enggak ada partai yang suaranya lebih besar dari PDIP. Maka, masuk akal kalau Gerindra yang datang ke PDIP," kata Arif yang juga akademisi di Universitas Paramadina tersebut.
Arif lantas menyinggung faksi Puan dan faksi Ganjar yang menurutnya menjadi batu uji guna mengetahui sosok tepat yang bisa diterima banyak pihak.
"Faksi antara Ganjar dan Puan perlu juga untuk dilihat tidak semata-mata sebagai bentuk tidak padunya PDIP, melainkan sebagai satu batu uji untuk melihat siapa yang kira-kira teruji dan kemudian diterima oleh banyak pihak. Sebab, kalau satu pihak peluang menangnya kecil," ucap Arif.
Ia menilai kalkulasi untuk menentukan calon tidak mudah. Ini pekerjaan besar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Misal, kalau mencalonkan Ganjar dengan risiko kalah lebih besar manakala lawannya adalah Prabowo, ya, bukan tidak mungkin memilih Puan sebagai calon wakil presiden akan memberi keuntungan politik lebih baik bagi PDIP. Kalkulasi itu tidak mudah," tandasnya.
Soal keuntungan politik itu, Arif mencontohkan yang pernah dilakoni Jusuf Kalla (JK) yang menjadi wapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004-2009.
"Kalau kita melihat misalnya, kita balik lagi ke 2004, Megawati maju sama Prabowo, tapi pada akhirnya yang menang kan SBY-JK. Kalau kita melihat posisi JK, waktu itu dia bukan orang nomor satu di Golkar. Tapi, dengan memenangi pemilu, dia bisa garap banyak hal dalam kekuasaan politik. Ini juga saya pikir yang menjadi bagian Megawati untuk menentukan apakah PDIP akan mengambil posisi dalam capres atau cawapres," katanya.
Di satu sisi, pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, memandang ikut sertanya Prabowo dalam kunker Jokowi ke Kalimantan Timur pada Selasa (24/8) lalu sulit untuk tidak dikaitkan dengan peralihan kepemimpinan dalam hal ini Pemilu 2024.
Sebab, agenda keduanya bertepatan dengan pertemuan antara jajaran PDIP dengan Gerindra yang notabene menjadi representasi partai kedua tokoh dimaksud.
"Saya meyakini itu bagian dari upaya untuk mengomunikasikan hal lain karena ketika ke daerah mereka leluasa. Mungkin satu di antaranya membicarakan transisi kepemimpinan karena memang wacana Prabowo-Puan sudah menguat. Bagaimanapun tentu pak Jokowi juga punya pendukung," kata Asrinaldi.
Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur ditemani Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Selasa, 24 Agustus 2021.
