PKS Tak Risau Pilpres 2024 Usai PAN Gabung Koalisi Pemerintah

Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) DPP PKS, Ahmad Fathul Bari mengaku tak khawatir terkait pencalonan presiden di Pilpres 2024 usai PAN gabung koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Fathul menilai kemungkinan masih bisa terjadi seiring perkembangan politik ke depan mengingat Pilpres masih 3 tahun lagi.

"Politik itu seni segala kemungkinan. Jadi soal seperti itu, apalagi untuk [pencalonan] Pilpres 2024 yang masih 3 tahun lagi, menurut saya masih sangat cair," kata Fathul kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/8) malam.

Dengan bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah, maka parpol di DPR yang bisa dikatakan oposisi saat ini tinggal Demokrat dan PKS.

Diketahui, PKS mendapatkan perolehan suara sebesar 11.493.663 atau 8,21 persen pada Pemilu 2019 lalu. Sementara Demokrat perolehannya pada Pemilu 2019 adalah 7,77 persen. Dengan demikian, bila pun dua parpol oposisi bergabung untuk Pilpres 2024, masih belum memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold di RI yang saat ini masih 20 persen.

Lihat Juga : Makin Dekat Koalisi, PAN Serahkan Kursi Menteri pada Jokowi

Fathul menegaskan bahwa tiap-tiap partai politik memiliki daya tawarnya sendiri untuk mengajukan calon presiden. Sebab, parpol punya konstituen dan memiliki jumlah suara yang dikonversi sebagai tiket persyaratan dalam mengusung Capres- Cawapres.

"Dan yang diutamakan adalah suara publik, karena inti demokrasi adalah suara rakyat, bukan suara segelintir elite," kata dia.

Di sisi lain, Fathul mengatakan keputusan PAN untuk bergabung atau tidak ke koalisi pemerintah menjadi hak masing-masing partai. Bahkan, ia menyinggung ada sebagian kelompok yang tergabung di koalisi pemerintah justru mulai lebih kritis terhadap kinerja pemerintah belakangan ini.

"Kalau orientasinya untuk hal konkret bagi perbaikan kondisi yang ada, menurut saya itu hal yang positif. Tapi tentu nanti publik akan menilai apakah pertemuannya untuk hal tersebut atau hanya sebatas membicarakan agenda politik praktis para elit," kata Fathul.

Lihat Juga : Temu Jokowi-Parpol Bahas 5 Topik, Bantah Bicarakan Amendemen

Sebagai informasi, pada Rabu (26/8) petinggi parpol koalisi pendukung pemerintah bertamu ke Istana Kepresidenan bertemu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Selain enam ketum dan sekjen parpol yang selama ini tergabung dalam koalisi, hadir pula Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno.

Sejarah pun terulang di mana PAN gabung koalisi pemerintah Jokowi sebagai anak baru, seperti yang terjadi pada 2014-2019 silam.

Sekjen NasDem Johny G Plate menyebut PAN sebagai sahabat baru di dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Meskipun PAN gabung koalisi pemerintah, tak serta merta parpol itu mendapatkan jatah partai. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan pihaknya menyerahkan kepada Jokowi selaku presiden yang memiliki hak preogatif.