PAN dan Energi Baru Koalisi Jokowi Rebut Dukungan Umat Islam
CNN Indonesia
Jumat, 27 Agu 2021 17:59 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. (CNN Indonesia/ Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia --
Kehadiran Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Sekjen, Eddy Soeparno dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah partai koalisi di Istana Kepresidenan, kemarin, menegaskan bergabungnya partai berlambang matahari itu ke koalisi pendukung Jokowi.
Sekjen Partai NasDem, Johny Gerald Plate menyebut PAN sebagai 'sahabat baru' koalisi.
Bergabungnya PAN ke dalam koalisi dianggap sebagai energi baru untuk semakin memperkokoh pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengatakan Jokowi ingin merangkul PAN dan berharap dapat meraih suara umat Islam.
"Artinya dengan merangkul PAN yang dianggap sebagai partai Islam menengah itu diharapkan mampu untuk merangkul massa muslim urban yang selama ini belum direngkuh oleh pak Jokowi dan koalisinya," ucap Wasisto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (25/8) malam.
Wasisto juga berpendapat masuknya PAN ke dalam koalisi akan memperkuat posisi pemerintah dalam menghadapi kritikan yang dilontarkan oleh partai oposisi, dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.
"Ini adalah langkah strategis untuk bisa meredam suara dari oposisi tersebut karena yang selama ini kita lihat warna koalisi pak Jokowi terlalu kental nasionalisnya, artinya kalau merangkul yang nasionalis religius itu diharapkan koalisi pak Jokowi ini bisa merangkul massa Islam yang belum terjamah sebelumnya," tuturnya.
Menurut Wasisto, ini merupakan simbiosis mutualisme. Sebab menguntungkan kedua belah pihak, baik pemerintah atau koalisi dan PAN.
Bagi PAN, kata Wasisto, langkah untuk bergabung ke koalisi dapat menguntungkan posisi mereka sebagai sebuah partai. Pasalnya, selama ini PAN cenderung terseok-seok saat memosisikan dirinya sebagai sebuah partai oposisi.
Selain itu, Wasisto menilai bahwa langkah untuk bergabung ke koalisi juga bisa merangkul kembali pemilih-pemilih muslim yang selama ini mungkin telah bergeser ke PKS.
"Arah oposisi PAN itu cenderung setengah-setengah, antara ingin dirangkul pemerintah, tapi juga berusaha menjaga jarak dengan pemerintah, artinya ketika bergabung dengan koalisi ini malah justru menguntungkan posisi mereka," ucap Wasisto.
Posisi PAN sebagai partai mediator yang kemudian bergabung dengan koalisi, bisa mengurangi peta partai oposisi di Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Namun, Wasisto turut menyoroti soal manuver yang justru bisa terjadi di tubuh koalisi.
"Karena mungkin bisa jadi nanti PKB mengajak PAN berkoalisi misalnya, atau mungkin partai lain, artinya dibandingkan dengan mengkhawatirkan koalisi dari oposisi malah justru yang perlu digarisbawahi bagaimana nanti PAN itu bisa atau mungkin partai lain itu saling bersinergi atau justru malah saling berkompetisi secara internal," katanya.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo juga menyebut bahwa bergabungnya PAN ke dalam koalisi baka menambah dukungan bagi pemerintah di parlemen untuk memuluskan agenda-agenda strategis yang akan dijalankan ke depannya.
"Keuntungan bagi pemerintah tentu saja semakin kuat, karena bertambah dukungan di parlemen setidaknya," ujarnya.
Namun, Karyono menyebut PAN bisa dikatakan untung jika mendapat posisi di pemerintahan atau jatah kursi di kabinet Jokowi. Namun, jika posisi PAN hanya sekadar mendukung koalisi, Karyono menyebut ini merupakan kerugian.
Terkait apakah ada efek terhadap elektabilitas jika bergabung dengan koalisi, Karyono menyebut bahwa posisi PAN saat ini terbilang dilematis. Sebab, bila PAN memilih jalan menjadi partai oposisi pun belum tentu efektif menaikan suara.
"Ceruk pemilih yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi cenderung terdistribusi ke PKS dan Demokrat," ucap Karyono.
Karyono tak menampik jika mungkin ada skenario untuk menjegal koalisi PKS dan Demokrat untuk mengusung calon presiden di Pilpres 2024 mendatang, di balik bergabungnya PAN dengan koalisi pemerintah.
"Ya mungkin ya ada juga bagian dari skenario," ujarnya.
Berdasarkan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur bahwa paslon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memiliki 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu sebelumnya, dalam hal ini Pemilu 2019 untuk pencalonan di Pemilu 2024.
Sementara itu, dalam hasil Pemilu 2019 memperoleh PKS 8,21 persen dan Demokrat 7,77 persen. Artinya, PKS dan Demokrat mesti menggandeng satu partai lagi untuk bisa mengusung calon presiden pada Pilpres 2024.
Namun, Karyono lebih melihat bahwa tujuan pasti dari masuknya PAN ke koalisi adalah untuk mendukung rencana kebijakan strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah.
"Saya melihatnya ini kelihatannya ada beberapa agenda strategis yang perlu dukungan dari partai politik yang memiliki anggota di parlemen, misalnya terkait dengan amandemen UUD 1945 untuk mengegolkan agenda staregis PPHN yang tempo hari juga disinggung Ketua MPR, disinggung juga dalam pidato presiden, nah kelihatannya itu yang menjadi agenda yang harus digolkan," pungkasnya.
Kehadiran Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Sekjen, Eddy Soeparno dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah partai koalisi di Istana Kepresidenan, kemarin, menegaskan bergabungnya partai berlambang matahari itu ke koalisi pendukung Jokowi.
Sekjen Partai NasDem, Johny Gerald Plate menyebut PAN sebagai 'sahabat baru' koalisi.
Bergabungnya PAN ke dalam koalisi dianggap sebagai energi baru untuk semakin memperkokoh pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengatakan Jokowi ingin merangkul PAN dan berharap dapat meraih suara umat Islam.
"Artinya dengan merangkul PAN yang dianggap sebagai partai Islam menengah itu diharapkan mampu untuk merangkul massa muslim urban yang selama ini belum direngkuh oleh pak Jokowi dan koalisinya," ucap Wasisto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (25/8) malam.
Wasisto juga berpendapat masuknya PAN ke dalam koalisi akan memperkuat posisi pemerintah dalam menghadapi kritikan yang dilontarkan oleh partai oposisi, dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.
"Ini adalah langkah strategis untuk bisa meredam suara dari oposisi tersebut karena yang selama ini kita lihat warna koalisi pak Jokowi terlalu kental nasionalisnya, artinya kalau merangkul yang nasionalis religius itu diharapkan koalisi pak Jokowi ini bisa merangkul massa Islam yang belum terjamah sebelumnya," tuturnya.
Menurut Wasisto, ini merupakan simbiosis mutualisme. Sebab menguntungkan kedua belah pihak, baik pemerintah atau koalisi dan PAN.
Bagi PAN, kata Wasisto, langkah untuk bergabung ke koalisi dapat menguntungkan posisi mereka sebagai sebuah partai. Pasalnya, selama ini PAN cenderung terseok-seok saat memosisikan dirinya sebagai sebuah partai oposisi.
Selain itu, Wasisto menilai bahwa langkah untuk bergabung ke koalisi juga bisa merangkul kembali pemilih-pemilih muslim yang selama ini mungkin telah bergeser ke PKS.
"Arah oposisi PAN itu cenderung setengah-setengah, antara ingin dirangkul pemerintah, tapi juga berusaha menjaga jarak dengan pemerintah, artinya ketika bergabung dengan koalisi ini malah justru menguntungkan posisi mereka," ucap Wasisto.
Posisi PAN sebagai partai mediator yang kemudian bergabung dengan koalisi, bisa mengurangi peta partai oposisi di Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Namun, Wasisto turut menyoroti soal manuver yang justru bisa terjadi di tubuh koalisi.
"Karena mungkin bisa jadi nanti PKB mengajak PAN berkoalisi misalnya, atau mungkin partai lain, artinya dibandingkan dengan mengkhawatirkan koalisi dari oposisi malah justru yang perlu digarisbawahi bagaimana nanti PAN itu bisa atau mungkin partai lain itu saling bersinergi atau justru malah saling berkompetisi secara internal," katanya.
Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo juga menyebut bahwa bergabungnya PAN ke dalam koalisi baka menambah dukungan bagi pemerintah di parlemen untuk memuluskan agenda-agenda strategis yang akan dijalankan ke depannya.
"Keuntungan bagi pemerintah tentu saja semakin kuat, karena bertambah dukungan di parlemen setidaknya," ujarnya.
Namun, Karyono menyebut PAN bisa dikatakan untung jika mendapat posisi di pemerintahan atau jatah kursi di kabinet Jokowi. Namun, jika posisi PAN hanya sekadar mendukung koalisi, Karyono menyebut ini merupakan kerugian.
Terkait apakah ada efek terhadap elektabilitas jika bergabung dengan koalisi, Karyono menyebut bahwa posisi PAN saat ini terbilang dilematis. Sebab, bila PAN memilih jalan menjadi partai oposisi pun belum tentu efektif menaikan suara.
"Ceruk pemilih yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi cenderung terdistribusi ke PKS dan Demokrat," ucap Karyono.
Karyono tak menampik jika mungkin ada skenario untuk menjegal koalisi PKS dan Demokrat untuk mengusung calon presiden di Pilpres 2024 mendatang, di balik bergabungnya PAN dengan koalisi pemerintah.
"Ya mungkin ya ada juga bagian dari skenario," ujarnya.
Berdasarkan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur bahwa paslon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memiliki 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu sebelumnya, dalam hal ini Pemilu 2019 untuk pencalonan di Pemilu 2024.
Sementara itu, dalam hasil Pemilu 2019 memperoleh PKS 8,21 persen dan Demokrat 7,77 persen. Artinya, PKS dan Demokrat mesti menggandeng satu partai lagi untuk bisa mengusung calon presiden pada Pilpres 2024.
Namun, Karyono lebih melihat bahwa tujuan pasti dari masuknya PAN ke koalisi adalah untuk mendukung rencana kebijakan strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah.
"Saya melihatnya ini kelihatannya ada beberapa agenda strategis yang perlu dukungan dari partai politik yang memiliki anggota di parlemen, misalnya terkait dengan amandemen UUD 1945 untuk mengegolkan agenda staregis PPHN yang tempo hari juga disinggung Ketua MPR, disinggung juga dalam pidato presiden, nah kelihatannya itu yang menjadi agenda yang harus digolkan," pungkasnya.
