PPP Sebut Jokowi Minta MPR Luruskan Isu Masa Jabatan

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkap dua sikap Presiden Joko Widodo terhadap rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu sikap Jokowi adalah meminta MPR RI menjelaskan bahwa amandemen tak meliputi penambahan masa jabatan presiden. Hal itu, kata Arsul, disampaikan Jokowi di Istana Bogor dua pekan lalu.

Lihat Juga : Update Corona 26 Agustus Positif Covid-19 Naik 16.899 Orang, Kematian Tembus 130 Ribu

"Juga harus dijelaskan bahwa ini enggak ada urusannya. Jadi, jangan ramai nanti soal penambahan periode jabatan presiden sebab nanti ini yang bakal ramai dan saya yang dituduh," kata Arsul menirukan ucapan Jokowi. Pernyataan itu ia sampaikan pada diskusi daring di kanal Youtube Integrity Law Firm, Kamis (26/8).

Arsul berkata Jokowi juga meminta MPR RI membuka ruang partisipasi publik. MPR diminta menjelaskan semua hal ke masyarakat jika serius melakukan amandemen UUD 1945.

Wakil Ketua MPR RI itu menyebut Jokowi menyerahkan keputusan amendemen kepada para pimpinan partai politik. Menurut Jokowi, para elite partai yang punya andil dalam rencana itu.

"Beliau menambahkan, 'Ya semua kan pada akhirnya berpulang pada ketua umum partai politik karena yang punya kuasa ya yang jadi ketua umum partai politik. Saya kan bukan ketua umum partai politik,'," ucap Arsul menirukan Jokowi.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kembali menggulirkan wacana amandemen UUD 1945. Ia mengusulkan penambahan wewenang MPR RI untuk merumuskan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Lihat Juga : Mahfud MD: Pemerintah Tak Ikut Campur Amendemen UUD 1945

Seiring pernyataan itu, kekhawatiran publik akan penambahan masa jabatan presiden kembali menguat. Sejumlah elemen masyarakat menolak rencana amandemen karena diduga akan merembet ke urusan selain PPHN.

"Tidak ada jaminan MPR hanya fokus membuat PPHN saja, jangan-jangan yang lain bisa diubah lagi. Misal, jabatan presiden tiga periode atau penguatan wewenang DPD," kata Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Katolik Parahyangan Asep Warlan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (23/8).