MUI Minta Kemenag Komunikasi soal Baha'i hingga Ahmadiyah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Kementerian Agama menjalin komunikasi dengan pihaknya terkait agama Baha'i dan Ahmadiyah. Hal itu sebagai respons MUI menghadapi aliran-aliran keagamaan.

Keputusan itu tercantum dalam salah satu poin rekomendasi Mukernas MUI yang digelar Kamis (26/8).

Lihat Juga : Rekomendasi MUI Minta Pemerintahan Jokowi Tidak Alergi Kritik

"Pemerintah, khususnya Kementerian Agama RI, hendaknya berkomunikasi dan berkonsultasi dengan majelis-majelis agama yang dinilai terkait. Misalnya, untuk soal Baha'I, Syiah, Ahmadiyah pemerintah berkomunikasi dengan MUI," bunyi rekomendasi Mukernas MUI tersebut.

Komunikasi itu, kata MUI, dibutuhkan untuk menghindari fitnah di tengah masyarakat dan salah faham dalam beragama.

"Agar tak memancing masalah baru yang serius terutama di akar rumput dan terjadi kerawanan sosial yang tidak terkendali," bunyi rekomendasi tersebut.

Diketahui, agama Baha'i sempat menjadi pembicaraan di tengah masyarakat. Hal itu terjadi lantaran Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengucapkan selamat hari raya kepada umat Baha'i. Pelbagai kritik dan dukungan dari elemen masyarakat bermunculan menyikapi hal tersebut.

Selain itu, MUI mengimbau kepada umat Islam agar menjaga akidahnya dari penyesatan dan pemurtadan. Potensi itu bisa terjadi karena situasi dan kondisi umat saat ini sangat rawan dengan upaya penyesatan dan pemurtadan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

"Yang berusaha memancing ikan di air keruh," ujar MUI.

Lihat Juga : MUI: Dukung Vaksin Merah Putih-Nusantara Tanpa Diskriminasi

MUI juga berharap agar pimpinan ormas Islam menyiapkan tim bantuan hukum tersendiri. Mengingat semakin maraknya tindakan penistaan terhadap Islam.

"Ini untuk mengatasi dan memproses penistaan dan pelecehan secara hukum," bunyi rekomendasi tersebut.

Perbaiki RUU BPIP, Dukung RUU Minol

Selain itu, Mukernas MUI juga menyoroti rencana undang-undang yang tengah bergulir di DPR saat ini. Salah satunya, MUI meminta agar keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diperbaiki dan disempurnakan. Baik dari aspek kelengkapan persyaratan dan prosedur pengajuan prolegnas maupun substansi RUU.

"Keberadaan BPIP diharapkan dapat memperhatikan kepentingan keharmonisan kehidupan masyarakat, bukan malah memunculkan isu-isu yang membenturkan Agama dengan Pancasila atau Negara," bunyi rekomendasi tersebut.

MUI juga mendorong agar DPR RI segera mengesahkan RUU Minuman Beralkohol (Minol) sesuai masukan MUI dan ormas-ormas Islam. Hal itu bertujuan untuk mengutamakan penyelamatan jiwa manusia.

"Itu untuk mencegah kerusakan akal dan akhlak yang akan ditimbulkannya," kata MUI.

MUI juga mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) untuk disahkan DPR. Aturan itu diyakini bisa menciptakan ketahanan keluarga. "Isinya harus sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam," kata MUI.

Lihat Juga : Komisi Fatwa MUI: Pinjol Rugikan Peminjam, Harus Dilarang