Pemerintah Pastikan Dampingi Pekerja Difabel di Masa Pandemi

Kominfo, CNN Indonesia | Selasa, 31/08/2021 14:11 WIB
Pemerintah memastikan terus memberi pendampingan, khususnya untuk pekerja difabel yang kehilangan penghasilan di tengah pandemi Covid-19. Ilustrasi pekerja difabel. Pemerintah memastikan terus memberi pendampingan, khususnya untuk pekerja difabel yang kehilangan penghasilan di tengah pandemi Covid-19. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menyadari bahwa pandemi Covid-19 yang berkepanjangan memberi tantangan tersendiri bagi pekerja difabel, pemerintah menyatakan akan terus memberi pendampingan, khususnya untuk pekerja difabel yang kehilangan penghasilan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate mengatakan, dengan kerentanan dan keterbatasan yang dimiliki, pekerja difabel berisiko besar menghadapi dampak sosial dan ekonomi. Adapun pendampingan pemerintah itu berupa asistensi keterampilan dan kewirausahaa, serta prioritas bantuan sosial dan vaksinasi.

"Pemerintah fokus memperhatikan pekerja difabel yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)
di tengah pandemi. Negara memastikan selalu hadir bagi mereka, baik dari sisi perundangan
maupun langkah-langkah pendampingan nyata," ujar Johnny.


Kehadiran negara itu tak hanya melalui penjaminan pemenuhan kebutuhan pokok dan hak dasar, namun juga agar kaum difabel mampu berdaya dan berdikari secara sosial dan ekonomi. Salah satunya, melalui Sentra Kreasi Atensi (SKA) yang memberi pelatihan keterampilan dan pembinaan kewirausahaan kepada pekerja difabel yang terkena PHK.

Pelatihan yang diberikan berdasarkan hasil asesmen agar memberi dampak dan manfaat yang tepat itu, antara lain pengolahan kompos, cara beternak ayam petelur, budidaya ikan lele, budidaya tanaman porang, menjahit, membatik, pertukangan kayu, dan usaha laundry. Pendampingan dan pelatihan tersebut akan diakhiri ketika penerima dinilai sudah bisa hidup mandiri, minimal dengan pendapatan setara UMR.

"Dengan demikian, kaum difabel akan dididik dan dilatih untuk menjadi pelaku usaha, bukan hanya sebagai penerima manfaat namun juga akan memberikan manfaat sosial ekonomi. Diharapkan,
asistensi semacam ini akan meningkatkan ketahanan ekonomi mereka secara berkelanjutan," ucap Johnny.

Selain itu, SKA juga menjadi wahana promosi berbagai karya produksi pekerja difabel, termasuk pemanfaatan potensi lokal. Saat ini, SKA telah didirikan di sejumlah kabupaten dan kota, seperti SKA Pangudi Luhur Bekasi, SKA Kartini Temanggung, SKA Antasena Magelang, SKA Ciungwanara Bogor, serta SKA Soeharso Surakarta.

Sementara, bantuan sosial bagi masyarakat difabel disalurkan dalam bentuk sembako, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), serta bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Informasi lebih lanjut terkait bantuan sosial ini, dapat dilihat pada
laman https://cekbansos.kemensos.go.id/.

Di sisi lain, dalam sektor kesehatan pemerintah terus memprioritaskan percepatan vaksinasi Covid-19 untuk kaum difabel. Johnny menyebut, pemerintah memastikan kaum difabel mendapatkan kemudahan dalam pendataan, pendampingan, hingga fasilitas akses vaksinasi.

Berbagai upaya pemerintah itu sejalan dengan UU Nomor 8 Tahun 2016, bahwa negara bertugas melindungi dan menjamin pemenuhan hak kaum difabel dalam segala aspek kehidupan, termasuk pekerjaan dan kesehatan. Johnny berharap, kepedulian masyarakat pun semakin tinggi untuk membantu dan merangkul para penyandang difabel, sehingga Indonesia menjadi semakin inklusif.

"Dengan demikian, perlindungan pemerintah kepada masyarakat difabel bersifat komprehensif. Prioritas vaksinasi sebagai proteksi kesehatan, bantuan sosial sebagai jaring pengaman kesejahteraan, serta asistensi kewirausahaan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi sosial," ujar Johnny.

(rea)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK