Kemenkes Sebut Kolaborasi Kunci Capaian 100 Juta Dosis

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, persediaan vaksin menjadi salah satu kunci capaian vaksinasi 100 juta dosis suntikan. Selain itu, kolaborasi dengan banyak pihak juga mendorong semakin luasnya cakupan vaksinasi.

Nadia menjelaskan, sejak Januari hingga Juni jumlah vaksin yang diterima terus meningkat. April sempat 20 juta dan Juli menyentuh 40 juta. Juli hingga Agustus Indonesia menerima sekitar 50-65 juta dosis vaksin.

"Karena jumlah vaksinnya terus meningkat harus segera gunakan vaksin untuk menyelesaikan vaksinasi," ujar Nadia.

Nadia melanjutkan, dalam mempercepat dan memperluas vaksinasi, pemerintah menggandeng TNI/Polri, BUMN, swasta, organisasi masyarakat, dan juga organisasi keagamaan untuk bersama-sama melakukan vaksinasi dengan membuka lebih banyak sentra vaksinasi.

Nadia berharap, target vaksinasi untuk 208 juta penduduk Indonesia bisa tercapai. Dia juga memastikan, pihaknya melakukan distribusi vaksin tiap pekan sesuai dengan stok vaksin yang dimiliki.

Vaksin didistribusikan ke seluruh provinsi yang bisa dibagi ke 514 kabupaten/kota dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk. Seperti Provinsi di Jawa dan Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara yang memiliki jumlah penduduk besar mendapatkan alokasi yang tentunya lebih besar.

"Yang kedua daerah rentan atau yang memiliki risiko artinya kasus konfirmasi positifnya cukup tinggi. Dan laju penularan yang tinggi," kata Nadia.

Nadia kembali menegaskan vaksin yang dipergunakan dalam program vaksinasi pemerintah dijamin aman dan efektif karena telah melewati proses uji keamanan mutu yang ketat dan memperoleh izin penggunaan dari Badan POM.

"Vaksin yang aman adalah vaksin yang tersedia saat ini. Jadi, tidak usah ragu-ragu dan khawatir untuk divaksinasi," himbaunya.

Salah satu daerah yang capaiannya vaksinasinya tinggi yakni Provinsi Bali. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. Ketut Suarjaya, hal ini bisa tercapai karena Bali melakukan percepatan vaksinasi dengan berbasis komunitas.

Vaksinasi ti tiap kabupaten pun dilakukan dengan melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengajak saudara-saudaranya untuk datang sehingga vaksinasi bisa lebih cepat.

Kemudian Pemprov Bali juga turun langsung dengan membentuk sentra vaksinasi juga di wilayah kabupaten/kota. Pihaknya juga membentuk pos vaksinasi terpadu dengan didukung TNI/Polri, akademi, dan komponen masyarakat lain, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan yang lainnya.

"Kebetulan antusiasme masyarakat untuk dilakukan vaksinasi amat tinggi tidak ada penolakan. Bahkan masyarakat minta untuk divaksin," kata Suarjaya.

Sementara Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Dr. dr. Hariadi Wibisono menilai, vaksinasi mengalami perkembangan yang dinamis. Apalagi awalnya masih terbatasnya jumlah vaksin dan tempat pelayanan vaksin, pada saat yang sama masyarakat juga masih takut divaksin.

Ditambah lagi saat itu masih banyak berita hoaks soal vaksin. Namun berjalannya waktu masyarakat mulai menerima informasi yang benar soal vaksinasi.

"Terjadi perubahan cara pandang saat ini masyarakat yang minta divaksin. Ini harus dipertahankan," ujarnya.

Menurut Dr. Hariadi, perlu proses di luar pemberian vaksinasi yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat serta memerangi berita hoaks. Dia juga mengingatkan, saat minat masyarakat tinggi untuk divaksin jangan sampai ketika datang ke sentra vaksinasi ditolak karena vaksinnya tidak cukup.

"Soal masyarakat pilih-pilih vaksin mungkin kurang mendapatkan pemahaman bahwa semua vaksin dari segi keamanan dan manfaat itu sama," ujarnya.