Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengklaim Presiden Joko Widodo tak berpikir untuk menambah masa jabatannya beberapa tahun lagi via amendemen konstitusi.
"Soal amandemen periodesasi presiden, beliau sudah beberapa kali mengeluarkan pernyataan untuk penolakan. Begitu juga tidak pernah berpikir diperlambat, tambah berapa tahun lagi, tidak ada pikiran Presiden," kata Ngabalin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (2/9).
Politikus Partai Golkar itu berkata Jokowi telah menegaskan hanya akan menjabat selama dua periode. Ngabalin menyampaikan penolakan itu juga disampaikan saat bertemu Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi, ucapnya, bertanya kepada Bamsoet soal kemungkinan amendemen merembet ke soal masa jabatan presiden.
"Beliau (Jokowi) bertanya, 'Apa bisa benar dijamin hanya segitu saja bahasannya? Tidak liar ke sana ke mari? Kalau ada agenda lain, mbok sabar sejenak supaya penanganan Covid-19 baik-baik saja'," tutur Ngabalin mengutip ucapan Jokowi saat itu.
Meski begitu, Ngabalin mempersilakan publik untuk terus membahas wacana tersebut. Ia juga tak mempermasalahkan jika ada elemen relawan Jokowi yang berbicara soal perpanjangan masa jabatan presiden.
"Pendapat atau apa saja ada hak-hak mereka sebagai warga negara biasa, tidak ada pengaruhnya dengan Jokowi. Kalau mereka berkomentar salah, bukan Pak Jokowi yang bermasalah," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden. Ia beralasan Indonesia sedang mengalami kondisi yang berat karena pandemi Covid-19.
"Jadi durasi jabatan presiden ditambah selama 2 sampai 3 tahun bisa jadi solusi. Ini beda dengan wacana presiden 3 periode yang harus via pemilu," ujar Noel dalam keterangan tertulis, Kamis (2/9).
(dhf/arh)