Daftar Putusan Hakim untuk Anies Terkait Gugatan Polusi DKI
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutuskan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (tergugat V) dan sejumlah pejabat publik lainnya melawan hukum terkait pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta.
Pejabat dimaksud yakni Presiden RI Joko Widodo (tergugat I); Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (tergugat II); Menteri Dalam Negeri (tergugat III), dan Menteri Kesehatan (tergugat IV).
Hakim menilai para tergugat tersebut telah lalai dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat di wilayah DKI Jakarta.
"Mengadili, dalam pokok perkara, menyatakan tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, dan tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum," ujar hakim ketua Saifudin Zuhri saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/9).
Dalam poin amar putusan, hakim meminta agar ditetapkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hakim juga meminta agar ditetapkan status mutu udara ambien daerah setiap tahunnya dan diumumkan ke masyarakat.
Berikut putusan lengkap majelis hakim untuk Anies Baswedan
Menghukum tergugat V [Anies Baswedan] untuk
A. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang mengenai ketentuan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup, yaitu:
- Melakukan uji emisi berkala terhadap kendaraan tipe lama.
- Melaporkan evaluasi penataan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama.
- Menyusun rekapitulasi sumber pencemar tidak bergerak yang kegiatan usahanya mengeluarkan emisi dan memiliki izin lingkungan dan izin pembuangan emisi dari Gubernur DKI Jakarta.
- Mengawasi ketaatan standar dan atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan.
- Mengawasi ketaatan larangan pembakaran sampah di ruang terbuka yang mengakibatkan pencemaran udara.
B. Menjatuhkan sanksi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran atas perundang-undangan di bidang pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup, termasuk bagi:
- Pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi baku mutu emisi sumber bergerak tipe lama.
- Usaha dan atau kegiatan yang tidak memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan atau suatu kegiatannya.
C. Menyebarluaskan evaluasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat.
D. Menetapkan baku mutu udara ambien daerah untuk Provinsi DKI Jakarta yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Lihat Juga : |
"Menghukum tergugat V untuk melakukan inventarisasi terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah dengan mempertimbangkan penyebaran emisi sumber pencemaran yang melibatkan pabrik," kata hakim.
Putusan perkara nomor: 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst ini diadili oleh hakim ketua Saifudin Zuhri, dengan anggota masing-masing Duta Baskara dan Tuty Haryati.
(ain/ryn/ain)