Alasan Undur Pemilu 2024 Dinilai Tak Jelas, LSM Minta Waspada

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mempertanyakan langkah pemerintah menunda pengambilan keputusan Pemilu 2024. Mereka menilai tak ada alasan jelas dari langkah pemerintah yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut.

Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menilai alasan yang diungkapkan pemerintah tidak tepat. Ia merasa pelaksanaan Pemilu di awal tahun 2024 tidak serta-merta mengganggu stabilitas politik nasional.

"Soal situasi politik memanas, juga tidak relevan menurut saya. Wujudnya seperti apa? Namanya kontestasi politik, tentu ada persaingan dan kontestasi," kata Fadli lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/9).

Fadli juga menyangsikan alasan pemerintah tentang pemilu di awal 2024 tidak efisien. Menurutnya, tingkat efisiensi seharusnya dinilai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, bukan pemerintah.

Lihat Juga : Alasan Tito Minta Undur Pemilu 2024: Polarisasi, Stabilitas

Dia menegaskan tidak ada alasan menunda-nunda keputusan terkait pemilu. Fadli justru menyebut publik harus waspada agenda di balik penundaan keputusan itu.

"Menurut saya, enggak bisa memperpanjang masa jabatan presiden hanya dengan menunda jadwal pemilu. Makanya, ini mesti diwaspadai," tutur Fadli.

Sebelumnya, pemerintah kembali menunda pengambilan keputusan soal pelaksanaan Pemilu 2024. Padahal, tanggal pelaksanaan pemilu telah disepakati Tim Kerja Bersama yang terdiri dari wakil pemerintah, KPU, dan DPR.

Lihat Juga : Tito Usul Pemilu 2024 Diundur Bulan Karena Suhu Politik Panas

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian beralasan pemilu di awal tahun 2024 tidak efisien. Ia menyebut penyelenggaraan itu akan membuat stabilitas politik terganggu sejak awal 2022.

Tito juga menyinggung soal polarisasi politik di masyarakat. Mantan Kapolri itu pun membahas soal anggaran mahal Pemilu 2024.

"Kami meminta agar penentuan waktu pemungutan suara 2024 diputuskan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR dan para penyelenggara di rapat yang berikutnya sebelum masa reses," ucap Tito pada rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/9).

Lihat Juga : Analisis Gelagat Pemerintah Ulur Nasib Pemilu dan Pilkada 2024