Serangan PSI ke Anies, Siasat Tembus Parlemen di Pemilu 2024

Pengamat politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo menyoroti strategi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kerap menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, cara PSI tidak akan efektif meningkatkan elektabilitas partai menghadapi Pemilu 2024.

Kunto menyebut isu-isu yang diangkat PSI dalam mengkritik Anies tidak sesuai dengan basis massa partai politik pimpinan Giring Ganesha itu.

"Saya enggak melihat itu merupakan keuntungan yang besar," kata Kunto kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/9).

Dia berpendapat, langkah PSI mengkritik Anies sebagai upaya mendulang dukungan dari kelompok yang membenci Anies.

Namun, menurut Kunto, PSI perlu menghitung kembali jumlah suara dari kelompok pembenci Anies, apakah bisa membantu PSI melewati ambang batas parlemen atau parliamentary threshold di Pemilu 2024 atau tidak.

"Suara anies haters bisa diperoleh oleh PSI untuk 2024. Tapi, seberapa suara itu, kemudian apakah semuanya ke PSI, itu pertimbangan lain, hitungan yang harus dikalkulasikan lebih lanjut," ucap Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI itu.

Kunto berkata, PSI seharusnya mengangkat isu-isu yang sesuai dengan basis massanya. Menurutnya, sebagai partai politik dengan basis massa di kota besar dan berpendidikan tinggi, PSI bisa mengangkat isu tentang lingkungan hidup hingga korupsi.

"Isu-isunya harus yang lebih masuk ke kelas sosial tersebut atau warga yang ada di urban tersebut. Kalau mau lebih sustainable mereka harus ambil lebih bagus misalnya lingkungan hidup, korupsi, itu anak muda dan kelas urban lebih relate," ucapnya.

Dalam beberapa waktu terakhir, PSI kerap melancarkan serangan ke Anies secara tajam.

PSI menjadi salah satu dari dua partai politik yang mengajukan surat usulan hak interpelasi terkait rencana penyelenggaraan Formula E di Jakarta kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Partai ini mempertanyakan biaya komitmen Formula E yang mesti dibayar oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, biaya komitmen tak berlaku pada kota penyelenggara lain.

Padahal, kata Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo, sejumlah kota penyelenggara Formula E seperti New York, Amerika Serikat tidak dikenai biaya komitmen.

Bahkan, lanjut Anggara, kota Roma, Italia justru dibebaskan biaya komitmen hingga penyelenggaraan tahun 2025.

"Ini patut dipertanyakan, mengapa biaya commitment fee Formula E Jakarta sangat tinggi dan jelas membebani APBD Jakarta," kata Anggara.

Terakhir, Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha menuding Anies Baswedan sebagai pembohong karena kerap mencitrakan sosok yang pura-pura peduli di tengah penderitaan rakyat saat pandemi.

Ia berharap Indonesia tak jatuh ke tangan Anies saat Pilpres 2024 karena memiliki rekam jejak demikian.

"Pura-pura peduli adalah kebohongan Gubernur Anies di tengah pandemi dan penderitaan rakyat. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat, sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan presiden 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan," kata Giring.

Catatan Redaksi: Judul berita ini diubah, Selasa (21/9), pukul 16.06 WIB karena kekeliruan judul.