PKS soal Ratusan Pj Kepala Daerah: Eksperimen yang Berisiko

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan pada 2022 dan 2023 merupakan eksperimen yang berisiko.

"Ini eksperimen yang berisiko. Penunjukan Plt (penjabat) membuat daerah dipimpin oleh sosok yang tidak memiliki legitimasi politik untuk durasi yang lama," kata Mardani saat dihubungi, Rabu (22/9).

Lihat Juga : Pakar: 24 Provinsi Dipimpin ASN Pilihan Jokowi Mulai 2022

Tercatat, bakal ada 101 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 171 kepala daerah pada 2023. Sementara, pilkada selanjutnya baru direncanakan akan digelar 2024 secara serentak.

Lebih lanjut menurut Mardani, peluang konsolidasi kekuatan politik yang stabil bisa sulit terlaksana. Hal ini juga bisa berakibat pada buruknya pelayanan pada publik dan kualitas pembangunan.

Kemudian, Mardani khawatir penunjukan ratusan penjabat untuk durasi yang lama dimanfaatkan untuk konsolidasi kekuatan politik tertentu. Oleh sebab itu, menurutnya transparansi dan partisipasi pengawasan dari publik wajib ditegakkan.

"Argumentasi dan informasi penunjukan sosok Plt (penjabat) mesti diumumkan pada publik," ungkapnya.

"Dan ketiga, pengawasan dan evaluasi kinerja dan pelaksanaan good governance perlu dilaksanakan dengan intensif, sehingga jika ditemukan penyimpangan bisa segera diganti," kata dia menambahkan.

Lihat Juga : Pakar Ingatkan TNI-Polri Tak Boleh Jadi Penjabat Gubernur

Sesuai aturan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemilihan kepala daerah berikutnya baru akan dihelat 2024. Pilkada bakal digelar serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.

Oleh karena itu, bakal banyak pemda yang mengalami kekosongan kepemimpinan pada 2022 dan 2023. Pemerintah bakal menunjuk ratusan penjabat kepala daerah.