P2G soal 100 Ribu PPPK: Sekolah Tetap Kurang Guru Hingga 2024

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mempertanyakan langkah Mendikbudristek Nadiem Makarim mengangkat 100 guru honorer jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lewat seleksi.

Koordinator P2G Satriwan Salim itu mengingatkan kondisi kekurangan guru yang masih terjadi di seluruh wilayah Indonesia saat ini.

Meski ada 100 ribu guru honorer yang diangkat Kemendikbudristek, ia menyebut potensi kekurangan guru pada 2024 tetap tak terhindarkan. Pasalnya, Indonesia masih kekurangan 1,3 juta guru di sekolah negeri.

"Kalau kata Mas Nadiem hanya 100 ribu yang lolos, ini kan bakal tetap terjadi kekurangan guru ASN sampai 2024," kata Satriwan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (23/9).

Dia juga menyinggung bahwa Nadiem sebelumnya berjanji akan mengangkat 1 juta guru honorer menjadi PPPK pada tahun 2021. Namun janji itu diragukan P2G karena hanya sedikit dari guru honorer terutama K2 yang lolos seleksi PPPK guru tahap pertama.

"Yang lolos ini cuman 10 persen, ini kan bagaimana pun tidak mampu menutupi darurat kekurangan guru dalam empat tahun ke depan," tutur dia.

Sementara itu, KemenPAN RB mengatakan tidak akan membuka CPNS pada 2022. Maka dari itu menurut Satriwan, pengangkatan honorer menjadi PPPK sangat penting untuk menghindari kekurangan guru.

"Meski dalam konteks makro, PPPK ini juga bukan solusi jangka panjang karena kontraknya hanya 5 tahun. Beda dengan skema PNS yang masa baktinya hingga 60 tahun," kata Satriwan.

Sebelumnya, Nadiem mengatakan sebanyak 100 ribu guru honorer akan diangkat menjadi PPPK pada Jumat (24/9). Jumlah itu merupakan hasil dari seleksi pertama PPPK yang telah berlangsung pada 13-17 September lalu.

Namun rencana pengumuman hasil seleksi itu juga terancam ditunda karena desakan DPR dan forum guru untuk mengevaluasi kembali nilai afirmasi PPPK untuk guru honorer berusia 35 tahun ke atas dan honorer K2.

Nadiem: 36 Pemda Tak Ajukan Formasi Guru PPPK

Saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Nadiem mengungkapkan beberapa permasalahan selama seleksi PPPK tahap pertama. Salah satunya terkait minat pemerintah daerah untuk mengajukan formasi.

Nadiem menyebut sebanyak 36 pemda tidak mengajukan formasi PPPK guru pada seleksi tahap pertama ini. Padahal, pihaknya sudah menjamin terkait anggaran.

"Walaupun kami dan saya juga telah turun ke berbagai daerah berbicara dengan pemda untuk menjaminkan bahwa anggarannya akan diamankan oleh pusat. Tapi tetap saja 36 pemda masih belum mengajukan formasi PPPK tahun ini," kata Nadiem.

Nadiem berkata dari 36 pemda yang tidak mengajukan itu semuanya berasal dari provinsi di luar Jawa. Dalam data yang ia tampilkan pad rapat kerja itu sebanyak tiga kabupaten berasal dari Sumatera Utara dan 1 kabupaten dari Sumatera Barat tidak mengajukan formasi.

Kemudian, 1 kabupaten di provinsi Riau, 12 kabupaten di Jambi, 1 kabupaten di Sumatera Selatan, masing-masing satu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Ada juga masing-masing 2 kabupaten di Sulawesi Utara dan Bali yang tidak mengajukan formasi. Lalu, 4 kabupaten di Papua, 4 kabupaten di Bengkulu, 2 kabupaten di Maluku Utara dan 1 kabupaten di Bangka Belitung.

Terkait itu, ia mengingatkan kembali kepada Pemda agar tidak mengkhawatirkan persoalan anggaran. Nadiem menyebut pihaknya akan kembali berkeliling agar tidak ada lagi pemda yang tidak mengajukan formasi pada seleksi PPPK mendatang.

"Jadi kami akan mengunjungi satu per satu. Jadi ini jadi target kita untuk memastikan daerah-daerah ini mengajukan formasi untuk tahun depan," ucapnya.

Permasalahan lainnya, dari 506.247 formasi yang tersedia hanya 326.476 yang ada pelamarnya. Padahal, kata dia, pihaknya membuka semua formasi.

Terakhir, Nadiem menyebut masih banyak pelamar yang tidak bisa hadir dalam seleksi PPPK. Ia merinci, sebanyak 6.515 tidak bisa hadir karena keadaan kahar, 2.443 terindikasi Covid, 2.235 oranh karena terlambat, 1.128 karena sakit, 408 karena Hamil besar/melahirkan, 2 orang meninggal dan 9.279 tanpa keterangan.