7 Benteng Anies di Interpelasi dan Upaya Merawat Suara 2024
CNN Indonesia
Kamis, 30 Sep 2021 15:26 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Gubernur DKI Anies Baswedan disokong oleh tujuh fraksi terkait hak interpelasi soal Firmula E usulan PDIP dan PSI. (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, CNN Indonesia --
Upaya tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta membentengi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari hak interpelasi PDIP dan PSI terkait dengan kepentingan 2024 baik itu pencalonan presiden maupun perolehan suara partai politik.
Sebelumnya, tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta tidak menghadiri rapat paripurna terkait rencana interpelasi Formula E, yakni Fraksi Partai Gerindra, F-PKS, F-NasDem, F-Demokrat, F-Golkar, F-PAN, dan F-PKB-PPP, Selasa (28/9).
Rapat tersebut hanya dihadiri 32 anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan PSI. Dengan jumlah total anggota DPRD DKI Jakarta 106 orang, rapat ditunda karena tak kuorum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Izin sebelum kami putuskan, kami akhiri, kuorumnya di dalam forum ini juga tidak kuorum 50 plus 1, jadi rapat paripurna pengusulan interpelasi kami skors. Saya ralat, bukan diskors, tapi ditunda," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat di DPRD DKI Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengakui Anies sempat makan malam dengan para pimpinan tujuh fraksi tersebut pada Kamis (26/8) malam. "Iya, ada disinggung isu Formula E," katanya, Jumat (27/8).
Pengamat Politik dari Universitas Andalas Asrinaldi menilai sikap 7 Fraksi di DPRD DKI Jakarta yang menolak untuk interpelasi Anies soal Formula E berkaitan dengan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Ia mengatakan Jakarta adalah miniatur Indonesia. Di dalam konteks itu, ada kekuatan politik yang mendukung dan menentang Anies.
"Bagi kelompok yang menentang tentu terancam dengan kedudukan Anies ini, apalagi posisinya sebagai gubernur yang selama ini menjadi model bagi banyak elite politik. Apalagi Pak Jokowi berhasil jadi presiden ketika beliau pernah jadi Gubernur Jakarta," kata Asrinaldi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (30/9).
Ia mengatakan kelompok yang menentang itu berusaha untuk mendiskreditkan Anies. Salah satunya dengan melakukan interpelasi.
"Bagi kelompok yang mendukung tentu Anies ini harus dijaga dengan baik, karena 2022 dia tidak lagi menjabat, jadi sekarang ini kelompok-kelompok itu berusaha untuk tetap menjaga nama besar Anies sampai 2024," katanya.
"Kalau seandainya interpelasi itu berhasil, ini akan jadi catatan buruk di akhir pemerintahan Anies di DKI, dan itu bisa dikapitalisasi nanti menjadi sesuatu yang bisa merugikan Anies," ucapnya menambahkan.
Lebih lanjut, Asrinaldi tidak menampik bahwa beberapa partai yang membela Anies dari interpelasi telah memiliki jagoan untuk 2024, seperti Partai Golkar yang mendorong pencalonan Airlangga Hartanto dan Partai Demokrat yang menggadang-gadang Agus Harimurti Yudhoyono.
Namun, kata dia, politik masih cair dan Anies adalah salah satu tokoh yang memiliki potensi paling besar untuk dicalonkan.
"Potensi besar itu Anies. Bagi parpol kan tidak bisa memaksakan bahwa ketika kadernya dipaksa jadi capres, sementara elektabilitas rendah," katanya.
Halaman berikutnya...
Dihubungi terpisah, Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai pembelaan tujuh fraksi dalam hak interpelasi itu lebih terkait dengan kehati-hatian parpol.
Menurut dia, partai biasanya melihat arah angin dalam menentukan sikap. Sementara, selama ini respons publik terhadap kinerja Anies di ibu kota, berdasarkan sejumlah survei, dapat digolongkan baik.
"Survei elektabilitas Anies juga lumayan. Kepuasan warga juga oke. Kalau mereka (parpol) ikut gerbong yang justru berhadapan dengan [pandangan warga] itu, ya mereka harus siap-siap 2024 ya tidak akan kepilih lagi jadi legislatif," katanya.
Selain itu, Kunto menduga tujuh fraksi di DPRD DKI itu menganggap dua pengusul interpelasi, yakni PDI-Perjuangan dan PSI, terlalu kelihatan hendak menghancurkan Anies.
"Jadi secara politik mereka memang inginnya menarget Anies. Formula e sendiri bukan substansinya. Tapi Anies. Mungkin itu yang ditangkap partai lain sehingga partai lain pun ingin menjauhkan diri dari yang udah kelihatan buruknya itu," kata Kunto.
Respons Pembela Anies
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengatakan terlalu jauh jika menilai apa yang dilakukan fraksinya di DPRD berkaitan dengan 2024.
"Masih kejauhan lah kalau ngurusin itu," kata Rani.
Namun ia tidak menampik jika salah satu alasan mereka tidak mau ikut-ikutan lantaran Gerindra adalah salah satu partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 lalu.
"Karena masa kita seakan menginterpelasi diri sendiri, pastinya kan tidak elok," katanya.
Rani mengatakan pihaknya juga tidak mau ikut-ikutan interpelasi lantaran selama ini, DPRD belum menggunakan hak bertanya secara maksimal dalam forum lain selain interpelasi.
"Event ini belum terselenggara saja sudah banyak yang ekspektasi kejauhan. Memang anggaran Formula E bisa begitu saja dirubah jadi sembako seperti yang diributkan," ujarnya.
Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI Achmad Yani mengatakan interpelasi tak dibutuhkan karena selama ini informasi dari Pemprov DKI soal Formula E telah jelas.
"Kalau orang ingin interpelasi berarti ada nilai politik, gitu. Karena kami memandang sudah begitu gamblang, terang-benderang," kata Yani.
Saat disinggung soal arah dukungan PKS berkaitan dengan kepentingan 2024, Yani mengatakan pihaknya tidak berpikir sejauh itu. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan DPP Partai.
"Kita belum memandang karena itu kan nanti masing-masing partai tingkat DPP ya. Kalau memang ke depan bisa ada, kalau mereka memandang Anies cocok, surveinya tinggi dan memang berhasil di DKI Jakarta, kenapa tidak untuk memang berikan kesempatan ke depan. Tapi kita belum ya," tandasnya.
Jakarta, CNN Indonesia --
Upaya tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta membentengi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari hak interpelasi PDIP dan PSI terkait dengan kepentingan 2024 baik itu pencalonan presiden maupun perolehan suara partai politik.
Sebelumnya, tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta tidak menghadiri rapat paripurna terkait rencana interpelasi Formula E, yakni Fraksi Partai Gerindra, F-PKS, F-NasDem, F-Demokrat, F-Golkar, F-PAN, dan F-PKB-PPP, Selasa (28/9).
Rapat tersebut hanya dihadiri 32 anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan PSI. Dengan jumlah total anggota DPRD DKI Jakarta 106 orang, rapat ditunda karena tak kuorum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Izin sebelum kami putuskan, kami akhiri, kuorumnya di dalam forum ini juga tidak kuorum 50 plus 1, jadi rapat paripurna pengusulan interpelasi kami skors. Saya ralat, bukan diskors, tapi ditunda," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat di DPRD DKI Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengakui Anies sempat makan malam dengan para pimpinan tujuh fraksi tersebut pada Kamis (26/8) malam. "Iya, ada disinggung isu Formula E," katanya, Jumat (27/8).
Pengamat Politik dari Universitas Andalas Asrinaldi menilai sikap 7 Fraksi di DPRD DKI Jakarta yang menolak untuk interpelasi Anies soal Formula E berkaitan dengan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Ia mengatakan Jakarta adalah miniatur Indonesia. Di dalam konteks itu, ada kekuatan politik yang mendukung dan menentang Anies.
"Bagi kelompok yang menentang tentu terancam dengan kedudukan Anies ini, apalagi posisinya sebagai gubernur yang selama ini menjadi model bagi banyak elite politik. Apalagi Pak Jokowi berhasil jadi presiden ketika beliau pernah jadi Gubernur Jakarta," kata Asrinaldi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (30/9).
Ia mengatakan kelompok yang menentang itu berusaha untuk mendiskreditkan Anies. Salah satunya dengan melakukan interpelasi.
"Bagi kelompok yang mendukung tentu Anies ini harus dijaga dengan baik, karena 2022 dia tidak lagi menjabat, jadi sekarang ini kelompok-kelompok itu berusaha untuk tetap menjaga nama besar Anies sampai 2024," katanya.
"Kalau seandainya interpelasi itu berhasil, ini akan jadi catatan buruk di akhir pemerintahan Anies di DKI, dan itu bisa dikapitalisasi nanti menjadi sesuatu yang bisa merugikan Anies," ucapnya menambahkan.
Lebih lanjut, Asrinaldi tidak menampik bahwa beberapa partai yang membela Anies dari interpelasi telah memiliki jagoan untuk 2024, seperti Partai Golkar yang mendorong pencalonan Airlangga Hartanto dan Partai Demokrat yang menggadang-gadang Agus Harimurti Yudhoyono.
Namun, kata dia, politik masih cair dan Anies adalah salah satu tokoh yang memiliki potensi paling besar untuk dicalonkan.
"Potensi besar itu Anies. Bagi parpol kan tidak bisa memaksakan bahwa ketika kadernya dipaksa jadi capres, sementara elektabilitas rendah," katanya.
Halaman berikutnya...
Pembela Anies Klaim Informasi Sudah Jelas
Salah satu karangan bunga dukungan interpelasi terkait gelaran Formula E di DPRD DKI. (CNN Indonesia/ Yogi Anugrah)
Dihubungi terpisah, Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai pembelaan tujuh fraksi dalam hak interpelasi itu lebih terkait dengan kehati-hatian parpol.
Menurut dia, partai biasanya melihat arah angin dalam menentukan sikap. Sementara, selama ini respons publik terhadap kinerja Anies di ibu kota, berdasarkan sejumlah survei, dapat digolongkan baik.
"Survei elektabilitas Anies juga lumayan. Kepuasan warga juga oke. Kalau mereka (parpol) ikut gerbong yang justru berhadapan dengan [pandangan warga] itu, ya mereka harus siap-siap 2024 ya tidak akan kepilih lagi jadi legislatif," katanya.
Selain itu, Kunto menduga tujuh fraksi di DPRD DKI itu menganggap dua pengusul interpelasi, yakni PDI-Perjuangan dan PSI, terlalu kelihatan hendak menghancurkan Anies.
"Jadi secara politik mereka memang inginnya menarget Anies. Formula e sendiri bukan substansinya. Tapi Anies. Mungkin itu yang ditangkap partai lain sehingga partai lain pun ingin menjauhkan diri dari yang udah kelihatan buruknya itu," kata Kunto.
Respons Pembela Anies
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengatakan terlalu jauh jika menilai apa yang dilakukan fraksinya di DPRD berkaitan dengan 2024.
"Masih kejauhan lah kalau ngurusin itu," kata Rani.
Namun ia tidak menampik jika salah satu alasan mereka tidak mau ikut-ikutan lantaran Gerindra adalah salah satu partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 lalu.
"Karena masa kita seakan menginterpelasi diri sendiri, pastinya kan tidak elok," katanya.
Rani mengatakan pihaknya juga tidak mau ikut-ikutan interpelasi lantaran selama ini, DPRD belum menggunakan hak bertanya secara maksimal dalam forum lain selain interpelasi.
"Event ini belum terselenggara saja sudah banyak yang ekspektasi kejauhan. Memang anggaran Formula E bisa begitu saja dirubah jadi sembako seperti yang diributkan," ujarnya.
Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI Achmad Yani mengatakan interpelasi tak dibutuhkan karena selama ini informasi dari Pemprov DKI soal Formula E telah jelas.
"Kalau orang ingin interpelasi berarti ada nilai politik, gitu. Karena kami memandang sudah begitu gamblang, terang-benderang," kata Yani.
Saat disinggung soal arah dukungan PKS berkaitan dengan kepentingan 2024, Yani mengatakan pihaknya tidak berpikir sejauh itu. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan DPP Partai.
"Kita belum memandang karena itu kan nanti masing-masing partai tingkat DPP ya. Kalau memang ke depan bisa ada, kalau mereka memandang Anies cocok, surveinya tinggi dan memang berhasil di DKI Jakarta, kenapa tidak untuk memang berikan kesempatan ke depan. Tapi kita belum ya," tandasnya.
Infografis Realisasi Janji Kampanye Anies. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)