Interpelasi Formula E Gagal, Wagub Klaim Tak Ada Lobi Politik

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim tidak ada lobi politik seiring kandasnya interpelasi terkait Formula E. Rapat paripurna yang digelar terkait interpelasi itu tidak kuorum.

"Enggak ada (lobi DPRD), kita kan eksekutif itu melaksanakan tugas eksekutif, DPRD melakukan tugas legislatif, kami saling menghormati satu sama lain. Tidak ada upaya-upaya mempengaruhi satu sama lain, apalagi mengintervensi," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis (30/9).

Lihat Juga : PDIP: Penjelasan Pemprov DKI soal Formula E Imajiner

Riza menyatakan selama ini hubungan antara legislatif dan eksekutif berjalan dengan baik dan harmonis. Ia pun berharap hubungan itu tidak rusak meski ada proses interpelasi di DPRD.

"Kita semua sudah sangat dewasa, punya sikap masing-masing. Kita hormati sikap semuanya. Kita tentu berharap semua hubungan tetap terus baik antara DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta, terus kita jaga, hubungan kita selama ini cukup baik dan harmonis," katanya.

Rencana Pemprov DKI menggelar Formula E masih menjadi polemik. Dua Fraksi di DPRD DKI Jakarta yakni PDI Perjuangan dan PSI mengajukan hak interpelasi terkait penyelenggaraan itu.

Lihat Juga : DPRD DKI Ingatkan Anies Tak Buat Program Lebihi Masa Jabatan

Namun, usulan interpelasi terhambat di rapat paripurna lantaran tidak kuorum. Dari 106 anggota DPRD, rapat hanya dihadiri sebanyak 32 orang dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakrta Idris Ahmad menilai tujuh fraksi yang tidak hadir lalai menjalankan tugas mereka. Tidak hanya itu, Idris bahkan menyebut tujuh fraksi itu sudah kenyang ditraktir makan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Sudah kenyang ditraktir makan Gubernur Anies, sekarang malah bolos rapat. Kita ini bukan parlemen tempat makan tapi parlemen sesungguhnya yang bicara di forum terhormat yakni rapat paripurna DPRD DKI Jakarta," kata Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad dalam keterangan resmi yang CNNIndonesia.com terima, Selasa (28/9).

Idris menduga rapat paripurna bisa diboikot lantaran sudah terdapat lobi politik yang sangat kuat guna menggagalkan interpelasi.

Lihat Juga : Pemprov: Tak Ada Lagi Biaya APBD untuk Formula E ke Depan