Bansos Disetop, Dinsos Makassar Kembalikan Anggaran Rp5,9M

CNN Indonesia

Selasa, 05 Okt 2021 14:04 WIB

Sekdis Sosial Makassar mengatakan penyetopan penyaluran bansos tahap keuda karena wilayah itu tak lagi berada pada PPKM level 4. — Ilustrasi. Pekerja menyusun bantuan paket sembako dari Presiden Joko Widodo di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (8/5/2020). (ANTARA/ARNAS PADDA)

Makassar, CNN Indonesia --

Dinas Sosial Makassar, Sulawesi Selatan, menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua untuk 29.512 penerima. Walhasil, anggaran bantuan tersebut sebanyak Rp 5,9 miliar yang semula sudah disiapkan pun dikembalikan ke kas daerah.

Sekretaris Dinas Sosial Makassar, Muhidin menjelaskan alasan tak dilanjutkannya penyaluran bantuan bansos kedua itu, karena Makassar tidak lagi berada di Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.

"Kemarin kan dana bansos itu kan kedaruratannya karena Makassar di level 4, sementara sudah di level 2," kata Muhidin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/10).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terkait pelaksanaan bansos kedua ini kata Muhidin pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak baik dari inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) serta kepolisian untuk penyaluran bansos tersebut.

"Kita minta tanggapan mereka, kita disarankan untuk ditender. Tapi kalau proses tender ini pasti akan panjang. Ini yang menjadi pertimbangan kita untuk menghentikan sementara penyaluran," jelasnya.

Lihat Juga :

Amarah Risma Berujung Pemecatan Kepala Dinsos Gorontalo

Meski demikian, anggaran yang digunakan tersebut berasal dari Bantuan Tak Terduga (BTT) senilai Rp 5,9 miliar itu akan dikembalikan ke kas daerah.

"Kita kembalikan anggaran ini ke kas daerah. Karena apabila ada yang darurat kan masih ada ini barang (anggaran)," bebernya.

Sekdis Sosial menerangkan, bahwa target awal penyaluran bansos ini ditargetkan hanya sekali penyaluran. Dinsos Makassar menyediakan 100 ribu paket bansos, 70.488 paket sudah selesai disalurkan pada 11 September 2021, lalu. Total anggaran mencapai Rp14,09 miliar.

"Tapi yang terkumpul hanya 70.488 data yang dikumpul. Tersisa 29.512 penerima, kami sudah meminta data saat penyaluran bansos pertama tapi yang hanya masuk 16.482 data pengusulan masih ada 13.030 yang belum masuk datanya. Makanya kita stop kan dulu, dananya kita kembalikan ke kas negara," ujarnya.